Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Disdikbud Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, Senin (11/5) pekan laliu, membahas soal pengelolaan pendidikan menengah. [Foto: dok setwan]
| |

Agar Lulusan Siap Bekerja, Komisi E Dorong Penguatan SMK di Jateng

SAMARINDA[BahteraJateng] – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menilai pendidikan vokasi perlu diperkuat agar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) siap memasuki dunia kerja. Hal itu menyusul tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan sekolah kejuruan di Jateng.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan bertukar pengalaman pengelolaan pendidikan menengah bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (11/5) pekan lalu. Seperti dikutip dari laman dprd.jatengprov.go.id, Komisi E berdiskusi dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim di Kota Samarinda, mempelajari berbagai kebijakan pendidikan yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas SDM.


Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mengatakan, program pendidikan gratis yang diberikan Pemprov Kaltim mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi salah satu perhatian utama. Selain itu, pengembangan sekolah unggulan dan penerapan SMK berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut.

“Meskipun tidak apple to apple, banyak hal yang didapat dari Pemerintah Kalimantan Timur dalam pengelolaan pendidikan khususnya SMA dan SMK,” ujarnya seusai pertemuan.

Sementara itu Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim Armin Roberto menjelaskan, pihaknya terus berupaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan pendidikan.

“Salah satunya melalui Program Pendidikan Gratis atau Gratispol yang mencakup pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bahkan, mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah juga tetap memperoleh dukungan beasiswa,” tuturnya.

Selain program pendidikan gratis, tambahnya, Kaltim juga mengembangkan sekolah unggulan. SMA Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi dan pada tahun ini berhasil mengantarkan 30 siswa melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri.

Sekretaris Disdikbud Provinsi Kaltim Rahmat Ramadhan menambahkan, rendahnya angka pengangguran lulusan SMK di Kaltim tidak lepas dari penguatan kompetensi dan sertifikasi bagi siswa. Menurut dia mayoritas lulusan SMK di Kaltim melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Program Gratispol, sementara sebagian lainnya langsung terserap ke dunia kerja.

“Kami mencetak kompetensi besar-besaran dengan sertifikasi kompetensi. Pada 2025, kami membantu 68 kompetensi keahlian untuk sekitar 24 ribu siswa yang dibiayai pemerintah provinsi. Hasilnya masa tunggu lulusan SMK rata-rata hanya sekitar 2,9 bulan,” jelas Rahmat.

Ia menyebutkan sebanyak 21 SMK negeri di Kaltim juga telah ditetapkan sebagai BLUD. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah sehingga dapat mengembangkan unit usaha dan meningkatkan produktivitas pendidikan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Provinsi Kaltim Surasa memaparkan sejumlah program vokasi berbasis industri dan pertanian yang tengah dikembangkan di daerahnya. Yakni mulai dari pengolahan pisang organik menjadi tepung untuk kebutuhan industri medis, pengelolaan lahan sawit oleh sekolah hingga pengembangan komoditas nanas untuk ekspor ke Arab Saudi dan Korea Selatan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng M. Dipa Yustia Pasa menyoroti kondisi di Jateng yang memiliki jumlah lulusan SMK besar tapi belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

“Pesatnya industrialisasi di Jateng juga memunculkan tantangan tersendiri antara mengejar investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permasalahannya kalau di Jateng, lulus SMK itu mau kerja di mana. Mungkin bisa langsung kita kirim lulusan ke Kaltim,” kata Dipa.

Di sisi lain, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Robberto Agung Nugroho menilai kondisi Jateng dan Katim memang berbeda, terutama dari sisi jumlah penduduk dan jumlah sekolah. Ia menjelaskan Jateng memiliki sekitar 1.500 SMK dengan mayoritas sekolah swasta, sedangkan Kaltim hanya memiliki sekitar 188 SMK sehingga pengelolaannya relatif lebih mudah dikendalikan.

“Terkait kolaborasi, saya sangat sepakat nanti kita kaji mana saja yang bisa dikerjasamakan. Bagian mana Jateng yang kesulitan, nanti Kaltim bisa bantu ataupun sebaliknya,” tandasnya. (sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *