Ahmad Luthfi Usulkan Rp73 Triliun ke DPR untuk Infrastruktur Jateng
SEMARANG[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Usulan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam kunjungan kerja masa reses persidangan IV tahun 2024–2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat (25/7).
Dokumen yang diserahkan memuat 80 kegiatan prioritas yang tersebar dalam empat sektor utama, yakni dua kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, enam kegiatan penyediaan air minum, 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, serta 28 kegiatan di sektor sumber daya air.
Salah satu fokus utama usulan tersebut adalah penanganan rob di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 kilometer, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan estimasi anggaran Rp1,7 triliun.
Selain itu, usulan prioritas lainnya mencakup peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 kilometer menuju kawasan industri PT. Polytron dengan anggaran Rp139 miliar, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, sebesar Rp785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp105,5 miliar.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi.
Menurutnya, anggaran infrastruktur dari Pemprov Jateng hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga dukungan pusat menjadi sangat penting.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak sektoral dan harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
“Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Luthfi menyampaikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Acara tersebut turut dihadiri para pejabat kementerian teknis, bupati/wali kota se-Jateng, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. (sun)