Ana Rembug Dirembug Menjadi Penanda Pemimpin yang Demokratis

Menelusuri Rahasia Primbon Kepemimpinan (Politik) Jawa (3)

Oleh: Agus Widyanto

Prolog: Masyarakat Jawa memiliki Khazanah yang cukup banyak tentang kepemimpinan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nilai-nilai falsafi kepemimpinan -termasuk di dalamnya kepemimpinan politik- tersebut, sayangnya, sering dicibir karena ada pemimpin beretnis Jawa yang perilaku politiknya tidak seperti nilai-nilai kepemimpinan adhiluhung yang diajarkan. Nilai-nilai falsafi adalah adalah ukuran ideal, sedangkan perilaku adalah praktek yang terlihat. Karenanya, memahami nilai-nilai kepemimpinan (politik) Jawa agar tahu tolok ukur terhadap praktek kepemimpinan yang ada. Bahtera Jateng akan menyajikan secara serial nilai-nilai kepemimpinan (politik) yang ada dan (pernah) tumbuh di masyarakat Jawa sebagai penyegar ingatan kita semua. Semoga bermanfaat.

Dalam menyelesaikan masalah, masyarakat Jawa memiliki petuah yang sering dijadikan pedoman “Yen ana rembug, ya dirembug”. Artinya jika ada suatu masalah ya dibicarakan, dimusyawarahkan, dicari solusinya. Alasannya, jika ada masalah yang muncul dibiarkan begitu saja, makan akan makin besar dan berlarut-larut.

Masalah yang muncul dalam kehidupan ini, sebaiknya segera ditangani supaya tidak berkepanjangan, dan menjadi bola liar. Masyarakat Jawa punya ujaran, pengingat, agar tak membiarkan masalah yang ada menjadi bola liar. “Aja dirende-rende nganti gedhe” (Jangan ditunda-tunda sampai kasus membesar dan berlarut-larut), itu petuahnya.

Karenanya pola pengambilan keputusan secara bersama-sama yang dikenal sebagai musyawarah, bukanlah hal baru bagi wong jowo. Musyawarah untuk mufakat, sudah sejak lama dikenal. Itu pula kalau musyawarah tidak menghasilkan putusan tunggal tentang suatu hal yang dinarasikan sebagai “Sepakat untuk tidak sepakat” menjadi realitas yang harus diterima.

Pihak-pihak yang bersilang pendapat berupaya menjaga situasi agar tetap selaras sebagai wujud sikap “memayu hayuning bawana” (menjaga harmoni alam semesta); berupaya saling memahami karena “seje kuncit seje anggit” (beda kepala beda pendapat). Menyadari bahwa perpecahan akan merusak banyak hal, kebersamaanlah yang membuat kuat (rukun agawe Santoso, crah agawe bubrah).

Berembug dan menerima keputusan dengan legawa merupakan tradisi yang kini makin terkikis. Mungkin karena jarang diwacanakan, tidak lagi menjadi bahan ajaran dan renungan dalam keseharian; sehingga nyaris tak terdengar lagi. Suka atau tidak, tradisi “ono rembug dirembuk” yang seringkali disambung “ono pakoleh didum sing adil” (kalau ada hasil dinikmati bersama) mengajarkan yang layak dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Minimal dalam kehidupan komunitas.

Dalam praktek keseharian, kita merasa para pemimpin sekarang seperti kekurangan waktu untuk mendengar dan menerima suara hati masyarakat. Alih-alih berembug atau bermusyawarah dengan masyarakat, mereka terlihat lebih banyak berbicara, memberi perintah, dan menjalani seremoni formal.

Kalau benar waktu para pemimpin kita sudah banyak tersita untuk kepentingan besar, kenapa tidak coba dikembangkan pola “rembugan” memakai teknologi informasi yang sudah sangat-sangat maju untuk berembug -minimal menjawab- ungkapan masyarakat. Apapun kesepakatannya, interaksi langsung baik secara fisik, hybrid maupun secara virtual memiliki arti penting dalam kehidupan bersama.

Tak terbayangkan bagaimana “bungah”, gembiranya, warga masyarakat kalau diajak berdialog dengan pemimpinnya apakah dia seorang Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri apalagi jika bisa langsung dengan seorang Presiden.

Soal temanya, bisa apa saja. Dari tema itu berasal, bisa dari mana saja. Data di ruang digital yang sudah berlebihan jumlahnya bisa menjadi sumber pemilihan tema untuk dipilih. Monitoring media sosial dengan bantuan teknologi informasi dan aplikasi, bisa membantu secara cepat dan nyaris tepat memilih bahan pembicaraan yang paling urgent, paling popular, paling relevan dan paling apa saja.

Kalaupun ada yang ingin mengkaitkannya dengan demokrasi modern, falsafah “Ana rembug dirembug” bukan budaya dan cara pandang yang bertentangan dengan itu. “Ana rembug dirembug” adalah bentuk demokrasi dalam wajah kearifan lokal. Sehingga “Ana rembug dirembug” bisa menjadi indikator pemimpin yang demokratis.

Rasanya, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukannya -minimal mempertimbangkannya- agar bisa lebih dekat dengan rakyat. Ada kemudahan berinteraksi dengan masyarakat tanpa hambatan jarak geografis. Ketersediaan teknologi komunikasi yang bisa dipakai untuk melakukannya, jajaran tenaga ahli di lingkaran Istana yang kualifikasinya pasti jempolan, memberi harapan “Rembugan Nasional” menjadi kegiatan yang membuat demokrasi kita lebih hidup. Akan menjadi program yang menarik perhatian publik, lebih menarik dari wawancara eksklusif Presiden Prabowo Subianto dengan 6 pemimpin redaksi media massa

Sekedar mengingat, semenjak Pak Harto lengser keprabon, program “Temu Wicara” yang beliau rintis, tidak ada yang melanjutkannya. Terlepas dari kritik bahwa masyarakat yang menjadi penanya, tampil berbicara menyampaikan aspirasinya, sudah diseleksi dan diskrining, acara tersebut menarik perhatian publik. Dan setiap tema yang diangkat menjadi wacana nasional, yang sekaligus mengedukasi masyarakat. Hasilnya, banyak program nasional bukan hanya dikenal, tapi dipahami dan terasa sangat dekat dengan masyarakat. Program-program Pembangunan fisik maupun non-fisik tersimpan dengan baik dalam kognisi publik, ingatan masyarakat.

(Agus Widyanto, adalah wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa)