Jaga Warga, Cara DIY Cegah Konflik Sosial, Komisi A : Menarik
YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi komparasi strategi penanganan konflik sosial dan penanggulangan premanisme ke Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi A Imam Teguh, didampingi Wakil Ketua Mukafi Fadli serta jajaran Badan Kesbangpol Jateng. Mereka diterima langsung Kepala Badan Kesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto.
Menurur Imam Teguh, DIY atau Jogja khususnya memiliki kemajemukan yang tinggi serta mempunyai keunggulan dalam penyelesaian konflik yang sering terjadi.
“Daerah dengan kemajemukan tinggi seperti Yogya mampu mengendalikan dinamika aksi massa dengan cepat. Ini yang ingin kami pelajari,” ujarnya. Jumat (19/9), seperti dikutip laman dprd.jatengprov.go.id.
Menanggapi hal itu, Lilik menjelaskan, bahwa DIY telah mengembangkan program Jaga Warga di setiap pedukuhan dengan total lebih dari 106 ribu anggota.
“Jaga warga menjadi garda terdepan menyelesaikan masalah sosial sebelum naik ke level lebih tinggi. Ormas juga kami fasilitasi lewat Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (FKOK),” jelasnya.
Sementara anggota Komisi A Sumarsono mempertanyakan proses pembentukan dan pendanaan program tersebut.
“Jaga warga ini apakah murni inisiatif masyarakat atau arahan pemerintah? Bagaimana cakupannya dan dari mana anggaran operasionalnya?” tanyanya.
Sunarno juga menyoroti kerja sama di wilayah perbatasan provinsi. “Apakah ada kerja sama di bidang keamanan maupun pertambangan antara Jawa Tengah dan DIY?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Lilik menegaskan bahwa program ini merupakan inisiasi Pemerintah Daerah DIY yang difasilitasi dengan rompi dan alat komunikasi HT, sementara dukungan operasional ditopang oleh pemerintah kelurahan.
Lilik menjawab bahwa koordinasi telah dijalankan melalui Satpol PP, bahkan diperkuat MoU Gubernur DIY dan Jateng yang mencakup keamanan, penambangan, kebencanaan, hingga isu perbatasan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan perbedaan Linmas dan Jaga Warga. Linmas ditempatkan dua orang per RW dengan tugas utama membantu penanganan kebencanaan dan keamanan lingkungan.
“Sedangkan Jaga Warga berbasis dusun, dengan sekitar 30 anggota per dusun, lebih difokuskan pada penyelesaian konflik sosial. Keduanya berada di bawah koordinasi Satpol PP dan saling melengkapi, ujarnya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan capaian DIY yang meraih peringkat pertama nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). (sun)