Ketua DPRD Kota Semarang
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman saat acara Jateng Talk yang digelar di Quest Hotel Simpang Lima.(Dok. Sekwan)

Kadar Lusman Dorong Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Pinggiran

SEMARANG[BahteraJateng] – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang meningkatkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pinggiran.

Hal tersebut disampaikan Kadar Lusman saat acara Jateng Talk yang digelar di Quest Hotel Simpang Lima belum lama ini.


Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Pilus terst menilai pembangunan di Kota Semarang sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

“Memang sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan, misalnya dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas olahraga, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kecamatan di wilayah pinggiran yang minim fasilitas. Karena itu, Pemkot diminta lebih berpihak agar pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh warga.

“Wilayah pinggiran juga perlu diperhatikan. Mereka bagian dari warga Kota Semarang yang berhak mendapatkan pembangunan yang sama,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memang telah berjalan, namun dinilai belum cukup jika tidak diiringi keberlanjutan.

“Pembangunan harus berkelanjutan. Infrastruktur seperti jalan, saluran, dan lainnya perlu pemeliharaan agar tidak cepat rusak,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Kota Semarang, Anum Gianingrih, menyampaikan bahwa Pemkot terus menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk pengaduan publik.

“Aspirasi tersebut kami masukkan dalam rencana strategis. Tahun ini pendekatan partisipatif masyarakat semakin diperkuat agar kebutuhan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Musrenbang kini difokuskan pada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti DPU, Disperkim, dan Distaru agar perencanaan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Di sisi lain, Kaprodi Magister Administrasi Publik FISIP Untag Semarang, Tri Lestari H, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesetaraan wilayah.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur di wilayah pinggiran, termasuk penanganan banjir dari hulu ke hilir melalui reboisasi dan pembangunan sumur resapan, perlu menjadi perhatian serius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *