Kementerian Perumahan Sediakan 3 Ribu Rumah bagi ASN Kemendukbangga
JAKARTA [BahteraJateng]- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bakal menyediakan 3 ribu rumah bersubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN.
Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji menyampaikan, Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan. Termasuk kader TPK,” ujarnya.
Program membidik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).
Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D, didampingi Wakil Mendukbangga, Isyana Bagoes Oka, Rabu (14/5), di ruang kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan, 350.000 unit rumah subsidi menyasar Kemendukbangga/BKKBN, BPS, petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan dan lainnya. Khusus untuk jajaran Kemendukbangga, Kementerian PKP mengalokasikan rumah subsidi sebanyak 3.000 unit.
“Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga,” ujar menteri PKP.
Adapun untuk BPS, dialokasikan 1.000 unit rumah subsidi dan 100 kunci rumah rencananya tanggal 15 Juli akan penyerahan. Lokasinya bisa menyesuaikan,” ujarnya
“Penyerahan 100 kunci rumah tersebut menurut rencana bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dilaksanakan pada 29 Juni,” ujar Menteri Wihaji.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, MoU ini merupakan kolaborasi luar biasa. Ia juga menyinggung data bermanfaat menjadi basis dalam menjalankan program-program prioritas.
“Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga. Kemudian kami padankan dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga,” kata Kepala BPS.