Komisi B DPRD Kota Semarang Soroti Efisiensi Anggaran: Jangan Sampai Merugikan Masyarakat
SEMARANG[BahteraJateng] – Komisi B DPRD Kota Semarang menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai mitra kerja untuk membahas efisiensi anggaran pada Senin (17/2).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, menyoroti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan matang.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, serta meningkatkan ketidakstabilan politik di Kota Semarang.
“Pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, dan meningkatkan ketidakstabilan politik. Kami mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan ini dengan langkah-langkah yang lebih transparan, responsif, dan berbasis bukti agar tidak berujung pada dampak yang merugikan masyarakat,” tegas Jokowi dalam rapat tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana pemotongan anggaran yang tidak terencana dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Beberapa sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dinilai sangat rentan terkena dampaknya.
“Pengurangan anggaran dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan layanan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran mempertimbangkan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Jokowi berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga Kota Semarang.
Komisi B DPRD Kota Semarang menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran ini agar tidak merugikan masyarakat. Mereka juga meminta SKPD untuk lebih terbuka dalam memberikan data dan informasi mengenai penggunaan anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.(sun)