Memayu Hayuning Sesami Cermin Kepedulian Seorang Pemimpin
Menelusuri Rahasia Primbon Kepemimpinan (Politik) Jawa (2)
Oleh: Agus Widyanto
Prolog: Masyarakat Jawa memiliki Khazanah yang cukup banyak tentang kepemimpinan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nilai-nilai falsafi kepemimpinan -termasuk di dalamnya kepemimpinan politik- tersebut, sayangnya, sering dicibir karena ada pemimpin beretnis Jawa yang perilaku politiknya tidak seperti nilai-nilai kepemimpinan adhiluhung yang diajarkan. Nilai-nilai falsafi adalah adalah ukuran ideal, sedangkan perilaku adalah praktek yang terlihat. Karenanya, memahami nilai-nilai kepemimpinan (politik) Jawa agar tahu tolok ukur terhadap praktek kepemimpinan yang ada. Bahtera Jateng akan menyajikan secara serial nilai-nilai kepemimpinan (politik) yang ada dan (pernah) tumbuh di masyarakat Jawa sebagai penyegar ingatan kita semua. Semoga bermanfaat.
Apa itu Memayu Hayuning Sesami (MHS)? Apa manfaatnya seorang pemimpin dan masyarakat memahami konsepsi MHS? Bukankah itu sudah tercakup dalam konsepsi kepemimpinan tentang Memayu Hayuning Bawana Ambrasto Dur Angkara (MHB)?
Memayu Hayuning Sesami sejatinya adalah petunjuk, ajaran, pituduh, untuk peduli dan mengasihi sesama. Dalam perspektif praktis, MHS bisa ditransliterasikan sebagai kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama tanpa kecuali. Wujud dan ekspresinya beragam, bisa berupa tindakan saling tolong-menolong, gotong royong, tenggang rasa, toleransi, atau sekedar empati terhadap keadaan yang dialami sesamanya.
Lantas, apakah pemimpin yang sudah menerapkan konsepsi MHB dalam tindakan, sikap dan kebijakan yang dibuatnya sudah mengamalkan pituduh MHS? Bukankah MHS sebenarnya sudah tercakup dalam MHB?
Selama ini kita sering terjebak dalam miskonsepsi (KBBI: salah pengertian; salah paham) dengan mudah menjawab iya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju; sama seperti membagi status orang secara material sebagai kaya dan miskin semata. Semua hal, seolah-olah bisa dikelompokkan menjadi hitam dan putih saja; padahal kulit manusia saja aneka warna. Itu pula sebabnya, kita tidak bisa menjawab apakah pemimpin yang sudah (merasa) melaksanakan MHB sudah melaksanakan MHS. Kalaupun dibuat jawaban dalam bentuk pilihan ganda, mungkin perlu lima jenis jawaban atau bahkan enam jawaban yang harus ditawarkan. Pilihannya meliputi: Iya, Iya Dengan Catatan, Tidak Tahu, Tidak dengan Catatan, Tidak.
Lepas dari pilihan jawaban yang ada, kalaupun MHS sudah tercakup dalam MHB; namun mengkaitkan sikap, kebijakan, dan tindakan pemimpin dengan MHS tetap perlu dilakukan. Setidaknya, MHS bisa menjadi pertimbangan rasa kita apakah pemimpin di lingkungan kita siapapun dia, memiliki empati dan kepeduliannya nyata ataukah maya. Kepedulian, empati, rasa welas asih yang hanya ada di tayangan-tayangan video media sosial dan foto-foto publisitasnya.
Konsepsi MHS memiliki bentuk ekspresi yang diungkapkan dalam bentuk nilai-nilai yang popular sebagai ajaran luhur Jawa. Misalnya ungkapan bahwa “urip iku urup” (hidup itu -harus- menyala), artinya kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri, berkuasa dan semua hanya untuk diri sendiri, akan tetapi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong dan saling membantu sesama tanpa ada rasa pamrih. Kemudian “migunani marang liyan – migunani tumraping Liyan” (hidup kita harus bermanfaat bagi sesama); “Aja melik barang kang melok, aja mangro mundak kendo” (Jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah, jangan berpikir mendua agar tidak kendur niat dan semangatnya). Nasehat atau ajaran-ajaran tersebut berpangkal pada pentingnya harmoni, keselarasan dalam kehidupan bersama.
Situasi yang aman tenteram, harmonis dan selaras, bukan hadiah yang begitu saja diperoleh. Konsepsi MHS selain berisi ajakan, dorongan, hal-hal yang memotivasi; juga perlu dilatih dengan “tali kendali kehidupan” agar kita semua tahu batas, tahu diri dan tahu berterima kasih. Tali kendali yang kemudian melahirkan jargon-jargon dan petuah seperti “Ngono ya ngono ning aja ngono” (Begitu ya boleh, tapi ya jangan begitu), artinya setiap orang memiliki kebebasan meraih dan mendapatkan sesuatu, tapi jangan sampai keterlaluan. Berbagilah dengan yang lain (sithik eding), saling tolong menolong dalam kebersamaan (abot entheng disangga bareng).
Pentingnya pengendalian diri juga tersurat dalam pituduh “Lamun sira sekti aja mateni, lamun sira banter aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri” (Meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan, meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului, meskipun kamu pintar, jangan sok pintar). Mateni yang dalam Bahasa Indonesia berarti membunuh, dalam perspektif Jawa bukan hanya berupa pembunuhan fisik dengan menghilangkan nyawa orang, namun mencakup makna tentang upaya merusak secara psiklogis terhadap karakter orang. Janganlah memakai kesaktian untuk membunuh atau mencelakakan orang lain baik secara fisik maupun psikologis; kepemilikan kemampuan yang lebih juga tak boleh dipakai untuk merendahkan yang lain, janganlah memakai kepandaianmu untuk memperdaya orang lain.
“Aja ndisiki” tentu bukan pembatasan yang kaku. Boleh mendahului tapi dengan cara yang sesuai norma dan aturan. Dan, ukurannya pun dalam persepektif Jawa adalah rasa. Rasa bisa dimanifestasikan dengan kosa kata yang disebut kepantasan, kelayakan, kewajaran dan sejenisnya, jadi bukan ukuran matematis. Dalam kehidupan kini, aturan di jalan raya dan jalan tol jelas menyebut “dilarang mendahului dari kiri” dan ada “jalur kanan untuk mendahului”; atau yang lebih ekstrim saat bus kota Jakarta masih bebas ada ungkapan “Sesama bis kota dilarang saling mendahului”. Itu artinya, mendahului boleh, namun ada pakemnya.
Tidak perlu dipungkiri bahwa semua orang hidup ingin mendapatkan kebahagian. Menurut filsuf Jawa Ki Ageng Suryomentaram, bahagia adalah hidup sewajarnya. Yaitu hidup secara tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkekurangan. Ki Ageng Suryomentaram merumuskan hidup sewajarnya dalam konsepsi NEMSA (6-SA): “Enam SA” yaitu, “sakbutuhe” (sebutuhnya), “saperlune” (seperlunya), “sacukupe” (secukupnya), “sabenere” (sebenarnya), “samesthine” (semestinya), dan “sakpenake” (sepantasnya). Untuk bisa mencapai 6-Sa, ada prasyarat yang harus dipenuhi yakni “meruhi pribadinipun piyambak” (mengetahui diri sendiri) secara jujur pada dan tentang diri sendiri supaya bisa mengerti orang lain dan lingkungannya.
Apakah para pemimpin kita sudah memperlihatkan sikap, tindakan dan kebijakan yang memenuhi nilai-nilai “memayu hayuning sesami”? Mungkin ini perlu menjadi bahan renungan bersama.
(Agus Widyanto, adalah wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa)