Mengakhiri 20 Tahun Tarif Murah TransJakarta: Dari Populisme ke Keberlanjutan

Oleh: Muhamad Akbar

Selama dua dekade, tarif TransJakarta Rp3.500 menjadi semacam “reliquia” kebijakan publik Jakarta—dipertahankan, dipuji, dan dibanggakan sebagai simbol keberpihakan negara kepada warga. Tarif itu dipersepsikan sebagai bentuk perlindungan sosial di tengah meningkatnya biaya hidup kota metropolitan. Namun seperti banyak kebijakan populis lain, apa yang dulu dianggap solusi justru berubah menjadi beban ketika waktu bergerak jauh lebih cepat daripada keberanian pembuat kebijakan untuk menyesuaikan realitas.

Ketika tarif ini ditetapkan pada 2005, Jakarta baru merintis sistem Bus Rapid Transit (BRT). Biaya operasional masih murah, armada terbatas, dan teknologi pengelolaan layanan masih sederhana. Tidak ada integrasi, tidak ada tuntutan kenyamanan setinggi sekarang, dan tidak ada tekanan untuk konsistensi layanan seperti hari ini. Pemerintah saat itu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menahan tarif rendah sembari memperluas jaringan.

Dua puluh tahun berlalu, ekosistem mobilitas Jakarta berubah total. Armada membesar, rute meluas, standar layanan meningkat, dan teknologi tiket serta sistem kendali operasional menjadi kebutuhan utama. Semua itu membutuhkan biaya yang terus naik mengikuti inflasi dan kondisi pasar. Akibatnya, tarif yang dibekukan selama dua dekade bukan lagi kebijakan pro-rakyat, melainkan kebijakan yang mengabaikan keseimbangan fiskal, efisiensi layanan, dan keberlanjutan sistem.

Tarif Murah yang Membebani Layanan

TransJakarta sebagai BUMD beroperasi tanpa jeda satu hari pun. Mereka harus menyediakan sopir, memastikan ketersediaan armada, merawat halte, mengatasi gangguan operasional, hingga merespons kebutuhan perjalanan jutaan warga setiap harinya. Semua proses ini menuntut biaya harian yang tidak kecil.

Di sinilah persoalannya. TransJakarta hanya memiliki dua sumber pendanaan: pendapatan tiket dan subsidi pemerintah. Namun keduanya tidak berfungsi secara setara. Pendapatan tiket merupakan arus kas yang fleksibel. Rupiah yang masuk hari ini bisa dipakai besok untuk biaya mendesak—perbaikan armada, penggantian suku cadang, atau penanganan kerusakan yang tidak bisa menunggu birokrasi.

Sebaliknya, subsidi pemerintah bersifat tahunan, kaku, dan sangat dipengaruhi proses politik. Mulai dari penyusunan usulan biaya, pembahasan bersama dinas, hingga persetujuan DPRD. Bahkan setelah disahkan, pencairannya tidak selalu tepat waktu. Dalam ritme operasional yang diukur per menit, sistem pendanaan yang berjalan per tahun adalah resep masalah.

Akibatnya, tarif yang tidak berubah justru membatasi kemampuan TransJakarta menjaga kualitas layanan. Ia memaksa perusahaan bergantung pada subsidi besar yang prosesnya lambat, padahal layanan transportasi publik membutuhkan respons cepat dan dana operasional yang cair setiap saat.

Dilema Fiskal Pemerintah Jakarta

Di sisi lain, pemerintah provinsi menghadapi realitas fiskal yang semakin ketat. Belanja kota terus meningkat: pembangunan MRT fase lanjutan, revitalisasi trotoar, pengendalian banjir, layanan kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, dan integrasi antarmoda.

Subsidi transportasi—untuk TransJakarta, MRT, dan LRT—mengambil porsi APBD yang semakin besar. Jika tarif tetap ditahan rendah, beban APBD akan mengembang hingga titik yang tidak sehat. Kota akhirnya dipaksa memilih: mempertahankan subsidi transportasi yang kian membengkak atau mengurangi alokasi sektor penting lainnya.

Penyesuaian tarif bukan lagi pilihan politik yang bisa dihindari, melainkan langkah fiskal yang perlu agar kota tidak mengorbankan layanan dasar lainnya.

DPRD dan Populisme Tarif

Kenaikan tarif adalah isu yang hampir selalu tidak populer. DPRD berada dalam posisi yang berat: menaikkan tarif berisiko kehilangan dukungan publik. Karena itu, perdebatan tarif kerap mandek bukan karena kurangnya data, melainkan tekanan elektoral.

Padahal tugas DPRD bukan menjaga popularitas sesaat, melainkan memastikan subsidi tepat sasaran dan anggaran digunakan secara adil. Subsidi menyeluruh sering tampak berpihak pada rakyat, tetapi sesungguhnya tidak adil karena dinikmati semua kalangan, termasuk mereka yang mampu membayar lebih.

Keberanian DPRD dan pemerintah dibutuhkan untuk mengubah pendekatan ini.

Harga Murah Bukan Segalanya bagi Warga

Bagi warga, tarif murah memang menggembirakan. Namun pengalaman sehari-hari menggunakan transportasi publik lebih banyak ditentukan oleh hal lain: ketepatan waktu, kenyamanan halte, frekuensi bus, keamanan perjalanan, dan kualitas armada.

Kekhawatiran bahwa sedikit kenaikan tarif akan membuat warga kembali ke motor atau ojek online sering dibesar-besarkan. Dalam banyak studi dan pengalaman kota lain, kualitas layanan lebih menentukan pilihan moda daripada selisih tarif Rp1.500–Rp2.500. Jika layanan membaik, masyarakat akan tetap menggunakan TransJakarta.

Namun yang terpenting, penyesuaian tarif harus dibarengi dengan kebijakan proteksi sosial yang tepat sasaran. Pelajar, lansia, difabel, dan pekerja informal bisa tetap mendapatkan tarif khusus. Mikrotrans gratis dapat dipertahankan sebagai akses awal-akhir perjalanan. Jam non-sibuk bisa diberi tarif lebih rendah.

Artinya, kenaikan tarif tidak harus berarti beban baru bagi kelompok rentan.

Mengakhiri Era Rp3.500

Aspek lain yang sering terlupakan adalah bahwa tarif Rp3.500 tidak lagi efisien dalam era transaksi digital. Sistem pembayaran modern—QRIS, kartu elektronik, dan integrasi tiket antarmoda—lebih efisien dengan tarif kelipatan seribu, sebagaimana yang sudah diterapkan MRT, LRT, dan KRL. Pecahan Rp500 semakin jarang, sehingga tarif lama justru menghambat efisiensi sistem tiket.

Di banyak kota dunia, pembulatan tarif bukan strategi menaikkan pendapatan, melainkan bagian dari modernisasi sistem.

Jakarta Perlu Keberanian, Bukan Popularitas Sesaat

Tarif Rp3.500 pernah memiliki perannya. Ia membantu mendorong jutaan warga beralih ke transportasi publik. Namun mempertahankannya selama 20 tahun bukan lagi wujud keberpihakan, tetapi hambatan bagi transformasi layanan.

Jakarta membutuhkan tarif yang rasional dan subsidi yang tepat sasaran. TransJakarta perlu ruang fiskal yang cukup untuk bekerja profesional. Pemerintah dan DPRD harus keluar dari jebakan populisme tarif. Warga berhak mendapatkan layanan transportasi yang andal, nyaman, dan berkelanjutan.

Keberanian menyesuaikan tarif adalah pilihan untuk membangun kota yang sehat secara fiskal dan kuat secara layanan. Transportasi publik tidak boleh rapuh hanya karena ketakutan politik jangka pendek.

Jika Jakarta ingin sistem transportasi yang kokoh untuk generasi mendatang, maka era tarif Rp3.500 sudah saatnya diakhiri.

(Muhamad Akbar adalah Pemerhati Transportasi)