TKD Turun Rp442 Miliar, Agustina Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan
SEMARANG[BahteraJateng] – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersiap menghadapi tantangan fiskal setelah pemerintah pusat resmi memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp442 miliar.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan strategi fiskal adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pada prinsipnya kami mengikuti setiap kebijakan maupun dinamika fiskal nasional. Meskipun mengalami penurunan TKD, Pemkot Semarang menyesuaikan ruang fiskal daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan,” ujar Agustina di sela kegiatan Peletakan Batu Pertama Gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lamongan Barat I, Kelurahan Sampangan pada Jumat (17/10).
Agustina menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut akan tercermin dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Nilai APBD diperkirakan turun dari sekitar Rp2,078 triliun pada 2025 menjadi Rp1,635 triliun pada 2026. Kondisi ini menuntut Pemkot untuk menjalankan strategi efisiensi serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kami akan menggali lagi potensi Kota Semarang, memperluas basis pendapatan asli daerah, dan menata aset agar lebih produktif. Optimalisasi ini penting agar Kota Semarang makin mandiri secara fiskal dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski menghadapi penyesuaian fiskal, Agustina memastikan program-program prioritas daerah tidak akan terhenti. Ia optimistis arah pembangunan lima tahun ke depan tetap sejalan dengan visi penguatan sumber daya manusia (SDM), pangan dan lingkungan, ekonomi, infrastruktur, serta daya saing kota, yang juga mendukung program nasional Presiden.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkot Semarang menetapkan fokus pembangunan tahunan sebagai berikut: tahun 2025 adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dan 2026 untuk penguatan ketahanan pangan dan perbaikan lingkungan hidup;
Kemudian 2027 adalah pengembangan sektor ekonomi rakyat dan pariwisata berbasis produk unggulan daerah, 2028, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, dan terakhir 2029 adalah penguatan daya saing ekonomi daerah menuju Semarang Kota Maju, Berkeadilan, Lestari, dan Inklusif pada 2030.
“RPJMD akan dijalankan secara bertahap dengan memperhatikan kekuatan fiskal daerah. Prinsipnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tetap kami kedepankan,” imbuh Agustina.
Sebagai informasi, TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah, terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Dana Insentif Fiskal.
Berdasarkan hasil pembahasan APBN 2026 antara pemerintah dan DPR, total TKD untuk 38 provinsi ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp848,52 triliun pada APBN 2025. Penyesuaian ini menjadi bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi daerah, termasuk Kota Semarang, untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal.
“Mari kita sikapi dengan bijak. Ini bagian dari proses menuju daerah yang lebih mandiri,” pungkas Agustina.(sun)