Tolak Relokasi Jualan, PKL Jalan Hasanuddin dan Madukoro Demo di DPRD Kota Semarang
SEMARANG[BahteraJateng] – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) dari Jalan Hasanuddin, Semarang Utara, dan Jalan Madukoro, Semarang Barat, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (21/5). Mereka menolak kebijakan larangan berjualan di lokasi tersebut yang dinilai merugikan pedagang kecil.
Sekitar pukul 09.30 WIB, massa PKL tiba di depan gedung dewan. Setelah menyampaikan orasi, perwakilan mereka diizinkan masuk ke ruang paripurna untuk audiensi bersama sejumlah pejabat Pemkot Semarang.
Ketua Paguyuban PKL Hasanuddin, Diah Setyawati, menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi ke Bundaran Tanjung. Ia menilai lokasi itu sepi dan tidak strategis untuk berdagang.
“Kami sudah berjualan di Jalan Hasanuddin ada yang 10 sampai 20 tahun. Kalau dipindah ke tempat sepi, bagaimana kami bisa bertahan hidup?” ujar Diah.
Menurut Diah, terdapat sekitar 89 PKL yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas jualan di sepanjang Jalan Hasanuddin.
Mereka mengaku sudah mendapatkan sosialisasi larangan sebelum Lebaran, namun tetap berharap kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Menanggapi hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Semarang, M. Khadik, menegaskan bahwa relokasi dilakukan untuk menata kawasan pedestrian Jalan Hasanuddin agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejalan kaki.
“Kami tidak ingin menggusur, tapi menata. Supaya kawasan jadi rapi dan tidak semrawut,” katanya.
Khadik menyebut Dinas Perdagangan sudah memiliki konsep penataan, termasuk relokasi ke Pasar Tanah atau Bundaran Tanjung. Ia berharap pedagang bisa memahami tujuan kebijakan ini.
Ketua LBH Petir Jateng, Zaenal Abidin, yang turut mendampingi aksi, menyarankan agar Jalan Hasanuddin dijadikan kawasan kuliner malam.
“Trotoarnya sudah bagus. Harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi rakyat, bukan malah dilarang,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Semarang Barat, Elly Asmara, menyatakan larangan berdagang di Jalan Madukoro sudah sesuai dengan SK Wali Kota Semarang tertanggal 20 Januari 2025. Namun pihaknya tetap membuka ruang dialog dan siap mendengarkan aspirasi para PKL.
“Intinya, kami cari solusi bersama. Kami dengarkan keluhan mereka,” ujar Elly.(sun)