Transportasi Massal, Perumahan, dan Kenyamanan Ekonomi Masyarakat di Kota Manado
Tulisan Kedua
Oleh: Harley A B Mangindaan
Berbagai angka dan fakta menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, memiliki dinamika yang besar namun belum sepenuhnya ditopang oleh sistem transportasi massal yang memadai.
Berdasarkan publikasi Statistik Transportasi Provinsi Sulawesi Utara 2024 oleh BPS Sulut, jumlah penumpang angkutan laut pada Agustus 2025 tercatat mencapai 123.688 orang. Angka ini menggambarkan tingginya aktivitas mobilitas antardaerah.
Di sisi lain, untuk mobilitas dalam kota Manado, hasil studi Analisis Kebutuhan Angkutan Kota Manado pada trayek Pusat Kota–Malalayang dan Pusat Kota–Karombasan menemukan bahwa dari 755 responden, hanya 447 orang yang menggunakan angkutan kota.
Sementara itu, riset Karakteristik Pemilihan Moda di Kota Manado menunjukkan bahwa mayoritas pengguna pada trayek Malalayang–Pusat Kota berasal dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki mobil (±75%) dan tidak memiliki sepeda motor (±61%).
Data tersebut mengindikasikan bahwa potensi penggunaan angkutan umum dalam kota sangat besar, khususnya dari kelompok masyarakat yang mengandalkan transportasi publik. Namun, tersedia gap yang signifikan antara kebutuhan mobilitas perumahan dan ketersediaan angkutan massal darat yang layak dan terintegrasi.
Rekomendasi Kebijakan
1. Pembentukan Lembaga Independen Transportasi Perumahan Manado
Diperlukan wadah independen di Kota Manado yang berfungsi sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara pengembang perumahan, masyarakat, organda, akademisi, praktisi transportasi, serta Pemerintah Kota Manado. Lembaga ini berperan untuk:
melakukan integrasi data kebutuhan mobilitas, mengawal implementasi riset moda feeder untuk kawasan perumahan, menilai kelayakan rute, jadwal, kapasitas, serta kualitas layanan.
Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk membangun transportasi massal yang terukur dan berdasarkan data.
2. Analisis Terintegrasi Tarif dan Sistem Tiket
Perlu kajian mendalam mengenai: tarif feeder yang terjangkau, integrasi tarif dengan moda utama (bus, mikrolet, atau BRT), penerapan skema tiket tunggal (one-ticket system) untuk seluruh jaringan Manado–Sulut.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi terbebani oleh pembayaran berulang antarmoda dan akan semakin terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
3. Subsidi Transportasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi tarif khusus bagi masyarakat: pengguna harian, penghuni perumahan pinggiran, dan kelompok rentan ekonomi.
Kebijakan subsidi ini tidak hanya meningkatkan akses mobilitas, tetapi juga memperkuat kenyamanan ekonomi masyarakat.
4. Modernisasi Armada Transportasi
Manado telah mengembangkan skema Buy the Service (BTS), namun peningkatan layanan tetap dibutuhkan, terutama dalam:
penggunaan armada berbasis listrik, peningkatan fitur keselamatan, kenyamanan ruang penumpang, dan kepastian jadwal dan trayek.
Modernisasi ini sangat diperlukan mengingat Manado merupakan halaman depan Provinsi Sulawesi Utara.
5. Profesionalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sopir Angkutan Umum
Sopir angkot adalah penjaga keselamatan jalan. Diperlukan kajian khusus mengenai:
peningkatan kesejahteraan sopir, penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pelatihan keselamatan dan keramahan layanan, sistem insentif berbasis performa, dan manajemen jadwal dan rute agar tidak terjadi penurunan layanan.
Langkah ini menjamin bahwa pengemudi dihargai sebagai profesi yang bermartabat dan berperan penting bagi keselamatan publik.
Kesimpulan
Transportasi massal di Indonesia, termasuk Kota Manado, memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, berbagai persoalan—mulai dari infrastruktur, kapasitas armada, sistem manajemen, hingga kebiasaan pengguna—membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Sebagai pusat aktivitas dan pintu gerbang Sulawesi Utara, Manado memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem transportasi baru yang terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi. Pembenahan transportasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan sosial, ekonomi, pembangunan jangka panjang, bahkan bentuk pertumbuhan iman dan kepedulian terhadap sesama.
(Dr Harley A B Mangindaan SE., MSM., adalah Kepala Laboratorium Bisnis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen di Tomohon. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Sulawesi Utara)