Tim Hukum Andika-Hendi Ungkap Dugaan Mobilisasi Kades untuk Pilgub Jateng 2024
SEMARANG[BahteraJateng] – Tim hukum pasangan calon (paslon) Andika-Hendi kembali mengungkap dugaan mobilisasi kepala desa (kades) menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024. Setelah sebelumnya menemukan pertemuan di Semarang, mereka kini melaporkan adanya kegiatan serupa di Pekalongan, melibatkan kades dari Kabupaten Pemalang.
John Richard Latuihamallo, perwakilan tim hukum Andika-Hendi, menyatakan bahwa pada 21 Oktober 2024, pihaknya memperoleh informasi mengenai rencana pertemuan sejumlah kades Pemalang di Hotel Grand Dian, Pekalongan, yang akan diadakan pada 22 Oktober. Menurutnya, pertemuan tersebut bertema “Silaturahmi dan Konsolidasi PKD” namun diduga bertujuan mengarahkan para kades untuk mendukung paslon nomor urut 02, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
John mengatakan dirinya datang langsung ke lokasi bersama Bawaslu dan DPC PDIP setempat. Meski beberapa kades yang ditemui enggan memberikan keterangan, John mengaku memiliki rekaman video yang menunjukkan adanya arahan kepada peserta untuk memilih paslon 02.
“Ada rekamannya, dan jelas disebut memilih nomor 02. Ini bukan main-main,” tegasnya dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Andika-Hendi di Semarang, 23 Oktober 2024.
Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh seorang perempuan yang diyakini sebagai ketua PKD Jateng. Selain itu, John mengungkap bahwa dugaan mobilisasi kades sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, pada 17 Oktober 2024, pertemuan serupa digelar di Graha Padma Semarang, melibatkan kades dari Kabupaten Kendal.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rachman, membenarkan bahwa pihaknya telah mendatangi pertemuan di Graha Padma, namun acara berlangsung tertutup, dan mereka tidak diizinkan masuk. “Pertemuan hanya berlangsung sekitar 30 menit, dan tidak ada alat peraga kampanye (APK) paslon yang ditemukan,” kata Arief.
John menegaskan bahwa praktik politisasi kades ini mencederai proses demokrasi. Ia menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan membongkar kegiatan serupa demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.