Transformasi Transportasi Umum Demi Kemandirian Energi Indonesia
Oleh: Djoko Setijowarno
Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan, sektor transportasi menyumbang 91,2 persen konsumsi BBM nasional, dan ironisnya sekitar 93 persen BBM subsidi justru digunakan kendaraan pribadi. Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan energi dan transportasi nasional masih belum tepat sasaran.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto mulai mendorong agenda besar elektrifikasi, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga pengembangan industri kendaraan listrik. Targetnya ambisius: menghentikan impor BBM dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Namun, tanpa transformasi sektor transportasi, target tersebut berisiko sulit tercapai.
Ancaman Nyata bagi Fiskal Negara
Krisis energi saat ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi BBM terus meningkat pasca pandemi, dari 69,7 juta kiloliter pada 2021 menjadi 82,3 juta kiloliter pada 2024.
Yang lebih mengkhawatirkan, dominasi sektor transportasi semakin menguat dalam satu dekade terakhir. Jika pada 2014 porsinya 79,5 persen, maka pada 2024 melonjak menjadi 91,2 persen. Artinya, kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari reformasi sistem transportasi.
Transportasi Publik Jadi Kunci
Solusi paling efektif adalah memindahkan ketergantungan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Sayangnya, porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi umum saat ini hanya sekitar 3 persen—angka yang menunjukkan minimnya peran angkutan publik dalam sistem mobilitas nasional.
Transformasi harus dimulai dari percepatan elektrifikasi transportasi umum. Kota-kota besar perlu mengadopsi bus listrik secara masif, seperti yang mulai diterapkan melalui program Trans Metro Deli di Medan.
Namun, elektrifikasi saja tidak cukup. Integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan feeder menjadi faktor kunci agar masyarakat benar-benar beralih dari kendaraan pribadi.
Reformasi Subsidi Energi
Subsidi BBM yang selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas harus segera dibenahi. Pemerintah perlu menerapkan sistem digital berbasis data—misalnya verifikasi kendaraan—agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Sebagian anggaran subsidi juga seharusnya dialihkan untuk: pembangunan SPKLU, jalur sepeda, dan trotoar ramah pejalan kaki.
Langkah ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Dorongan Kendaraan Listrik dan Mikro-Mobilitas
Penggunaan kendaraan listrik, khususnya motor listrik, perlu didorong lebih agresif. Namun, kebijakan ini harus berbasis wilayah. Di kota besar yang sudah padat kendaraan, pendekatannya berbeda dengan wilayah 3TP atau pulau kecil.
Selain itu, pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter perlu didukung melalui penyediaan jalur khusus yang aman dan nyaman sebagai solusi last mile.
Revitalisasi Logistik Berbasis Rel
Ketergantungan distribusi logistik pada truk berbahan bakar solar turut memperparah konsumsi energi. Oleh karena itu, optimalisasi jalur rel menjadi solusi strategis.
Pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Jawa dan Sumatera dapat: menekan biaya logistik, mengurangi konsumsi BBM, dan menjaga stabilitas harga pangan.
Pengembangan Biofuel
Selain elektrifikasi, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel (B40 hingga B50) perlu terus dilanjutkan. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan (food vs fuel).
Ironi Anggaran Transportasi Publik
Upaya transformasi ini justru dihadapkan pada realitas penurunan anggaran transportasi umum. Dari Rp582,98 miliar pada 2023, anggaran tersebut anjlok menjadi hanya Rp82,6 miliar pada 2026.
Program angkutan umum bersubsidi yang sudah berjalan di berbagai kota seperti Trans Jogja dan Batik Solo Trans membutuhkan dukungan anggaran yang lebih konsisten agar dapat berkembang.
Dukungan Industri Nasional
Pengembangan bus listrik nasional oleh PT INKA bersama perguruan tinggi dan industri karoseri lokal telah menunjukkan hasil nyata, termasuk saat ajang G20 Bali 2022.
Dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri ini menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem transportasi hijau yang mandiri.
Kesimpulan
Transformasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa langkah berani—mulai dari reformasi subsidi, elektrifikasi transportasi publik, hingga penguatan logistik berbasis rel—Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan energi impor.
Sebaliknya, dengan kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian energi sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)