Transportasi Perintis Lumpuh, Program Strategis Nasional MBG

Oleh: Djoko Setijowarno

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi perintis bukan sekadar layanan angkutan, melainkan fondasi utama distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Karena itu, penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur akibat keterbatasan anggaran patut menjadi perhatian serius. Ketika kapal-kapal perintis berhenti berlayar, yang terputus bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga rantai pasok yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Dampaknya akan terasa pada berbagai sektor. Distribusi bahan pokok, bahan bakar minyak, obat-obatan, material bangunan, hingga hasil pertanian dan perikanan menjadi terhambat. Biaya logistik meningkat karena masyarakat harus bergantung pada kapal sewaan dengan tarif yang jauh lebih mahal. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan ke luar daerah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan kawasan kepulauan.

Situasi tersebut juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, membutuhkan distribusi bahan pangan yang berlangsung secara rutin, tepat waktu, dan berkelanjutan. Demikian pula Koperasi Desa Merah Putih yang bertumpu pada kelancaran arus barang dari sentra produksi menuju pasar maupun sebaliknya. Tanpa dukungan transportasi yang memadai, pelaksanaan kedua program tersebut di wilayah 3T berisiko menghadapi hambatan logistik yang tidak sederhana.

Transportasi perintis selama ini memang tidak dirancang untuk mengejar keuntungan komersial. Layanan tersebut merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) yang bertujuan menghadirkan negara di wilayah-wilayah yang belum layak secara ekonomi untuk dilayani operator komersial. Oleh karena itu, keberlanjutan operasionalnya memang bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

Memang, di tengah tekanan fiskal, pemerintah dituntut melakukan efisiensi belanja. Namun efisiensi seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan layanan dasar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Penghematan anggaran pada sektor transportasi perintis justru dapat memunculkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar, mulai dari inflasi daerah, meningkatnya kemiskinan, menurunnya aktivitas ekonomi lokal, hingga berkurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pemerintah perlu melihat subsidi angkutan perintis sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar beban belanja negara. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menjaga konektivitas wilayah 3T akan menghasilkan manfaat berlipat melalui stabilitas harga, kelancaran distribusi logistik, tumbuhnya ekonomi lokal, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Selain menjamin keberlanjutan anggaran, diperlukan pula perencanaan yang lebih adaptif agar layanan tidak berhenti ketika terjadi penyesuaian fiskal. Kepastian pendanaan menjadi kunci agar operator dapat menjaga operasional kapal, melakukan perawatan armada, dan mempertahankan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Indonesia dibangun di atas ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut. Karena itu, menjaga konektivitas antarpulau bukan sekadar urusan transportasi, melainkan bagian dari menjaga keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Selama masyarakat di wilayah 3T masih bergantung pada kapal perintis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, layanan tersebut harus tetap menjadi prioritas. Sebab tanpa konektivitas yang terjamin, berbagai program pembangunan nasional akan menghadapi tantangan besar untuk menjangkau seluruh warga negara secara merata.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia)