Pemkot Semarang Peroleh Penghargaan SETARA
SEMARANG [BahteraJateng]- Pemerintah Kota Semarang menerima penghargaan dari Institute For Democracy and Peace (SETARA) sebagai Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial.
Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan menyerahkan, penghargaan tersebut kepada Agustina, Wali Kota Semarang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Joko Hartono, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/3).
“Terima kasih, ini prestasi yang membanggakan. Keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas kinerja dan capaian pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan,” ungkap Wali Kota Semarang Agustina.
Dalam acara tersebut, Kota Semarang mendapatkan skor 3,6 merupakan nilai tertinggi, sejajar dengan Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Padang, dan Jakarta Selatan. Agustina menyebutkan predikat tersebut membuat pihaknya akan terus menempatkan dan menyelaraskan agenda pembangunan inklusi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Inklusivitas menjadi salah satu fokus kami selama menjabat. Tentunya dengan peringkat ini membuat kami makin bersemangat untuk terus menghadirkan lebih banyak ruang-ruang aksesibilitas dan menjamin ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua, tanpa diskriminasi,” sambungnya.
Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) oleh SETARA sebagai apresiasi terhadap kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 kabupaten/kota di Indonesia.
Inklusi sosial dimaksud menitikberatkan pada proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan masyarakat.
Ada dua akumulasi penilaian diperoleh Kota Semarang yakni variabel aspirasional menggunakan indikator hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan pribadi, lingkungan layak, kebudayaan dan hak atas pekerjaan layak, serta variabel pendekatan dengan empat indikator utama yaitu rekognisi, partisipasi, resiliensi dan akomodasi pada empat subjek. Diantaranya perempuan, disabilitas, minoritas agama dan masyarakat adat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk satu langkah lebih dekat mewujudkan salah satu visi Kota Semarang sebagai kota inklusif,” pungkasnya.