Legislator Kecewa Kebijakan Penanganan Banjir Jakarta Gubernur Pramono
JAKARTA[BahteraJateng] – Legislator DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menurutnya, banjir yang kembali melanda Ibu Kota menunjukkan lemahnya langkah mitigasi dan pencegahan yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Banjir dan kemacetan itu problem laten Jakarta. Seharusnya mendapat perhatian khusus. Tapi penanganannya terlihat tidak dimitigasi dengan cermat, sehingga banjir kembali merajalela seperti yang kita alami sekarang,” kata Lukmanul Hakim pada Sabtu (24/1).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi C itu menilai Gubernur Pramono kurang sigap dan cenderung menyikapi banjir sebagai persoalan rutin. Ia mengapresiasi sejumlah langkah temporer seperti penerapan work from home (WFH), school from home, serta operasi modifikasi cuaca (OMC), namun menegaskan kebijakan tersebut bersifat kuratif.
“Kami apresiasi langkah-langkah sementara itu, tapi jangan berhenti di situ. Itu semua kuratif. Yang paling penting justru pencegahan. Preventifnya harus diutamakan,” tegas politisi yang akrab disapa Bang Lukman tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jakarta diperpanjang hingga 27 Januari 2026. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir. OMC yang semula direncanakan berakhir pada 23 Januari 2026 diperpanjang sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem.
“Walaupun soal modifikasi cuaca ini banyak mendapat kritik, menurut saya tidak apa-apa,” ujar Pramono saat berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat (23/1).
Namun demikian, Lukman menilai akar persoalan banjir Jakarta terletak pada tata ruang yang semrawut serta lemahnya pengendalian pembangunan. Ia menegaskan, siapa pun pemimpin Jakarta harus menjadikan banjir dan kemacetan sebagai agenda prioritas.
“Kalau sudah banjir, itu berarti sudah menjadi bencana. Maka penanganannya harus preventif, bukan reaktif,” ujarnya.
Lukman juga mengungkapkan besarnya anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp6,072 triliun pada APBD 2025–2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta pemeliharaan pompa dan saluran air.
“Anggarannya besar, fokusnya jelas untuk pengendalian banjir. Tapi yang kita lihat di lapangan, banjir tetap parah,” kata dia.
Kekecewaan Lukman semakin memuncak setelah turun langsung ke lapangan dan mencermati banjir yang terjadi pada Januari 2026. Menurutnya, kondisi banjir kali ini sudah sangat serius dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
“Saya justru menangkap kesan Pemprov seolah menyerah dan meminta warga WFH saja agar tidak ribet terjebak banjir,” ucapnya dengan nada geram.
Untuk itu, ia mendesak Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah konkret dengan memastikan seluruh saluran air dan pompa berfungsi optimal.
“Kalau begini ceritanya, apa gunanya gubernur dan wakil gubernur kita pilih? Kerugian materi dan waktu yang dialami warga Jakarta itu tidak sedikit. Ini yang harus dipikirkan,” pungkasnya. (day)