Gubernur Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver bagi Masyarakat
SEMARANG[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya menjadi pemecah masalah (problem solver) bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (1/4).
Menurut Luthfi, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang setara, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, ASN dituntut cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan publik. Kehadiran birokrasi, lanjutnya, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya kerja tim dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di Jawa Tengah. Menurutnya, pola kerja sektoral tidak lagi relevan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang kompleks.
Ia mencontohkan, saat terjadi bencana seperti banjir, longsor, maupun kerusakan infrastruktur, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai peran masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota agar program pembangunan berjalan searah dan berdampak nyata.
Luthfi menambahkan, pembangunan Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan layanan dasar lainnya.
Di sisi tata kelola, ia menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Jateng, Uswatun Khasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Forum ini digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah. (sun)