Cekungan Bandung Menyongsong Era Bus Listrik, Siapkah

Oleh: Djoko Setijowarno

Cekungan Bandung sedang berada di persimpangan penting dalam pembangunan transportasi perkotaan. Di satu sisi, kawasan metropolitan yang dihuni sekitar 8,86 juta jiwa ini terus berkembang pesat dengan munculnya ratusan kawasan perumahan baru, pusat ekonomi, hingga destinasi wisata. Namun di sisi lain, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi kesiapan sistem transportasi publik yang memadai. Akibatnya, kemacetan semakin parah, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi terus meningkat, dan kualitas mobilitas warga mengalami penurunan.

Rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) berbasis bus listrik di Cekungan Bandung sebenarnya menjadi langkah progresif. Jaringan sepanjang 684 kilometer dengan 478 unit bus listrik menunjukkan adanya keseriusan pemerintah membangun transportasi ramah lingkungan dan terintegrasi. Bila berjalan optimal, sistem ini dapat menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Bandung Raya.

Namun pertanyaannya, apakah Cekungan Bandung benar-benar siap?

Masalah utama transportasi di Bandung bukan sekadar kurangnya armada atau halte, melainkan persoalan struktur ruang kota yang sudah terlanjur tumbuh tanpa integrasi transportasi massal. Banyak kawasan perumahan berkembang di lokasi yang sulit dijangkau angkutan umum. Jalan lingkungan rata-rata sempit, berliku, dan tidak dirancang untuk dilalui kendaraan besar. Kondisi ini menciptakan persoalan klasik first mile dan last mile , yakni sulitnya warga menjangkau titik transportasi utama dari rumah mereka.

Dalam situasi seperti ini, sepeda motor menjadi pilihan paling praktis. Murah, fleksibel, dan mampu menembus kemacetan maupun jalan sempit. Selama transportasi umum tidak mampu menawarkan waktu tempuh yang kompetitif, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi.

Karena itu, keberhasilan BRT tidak cukup hanya membangun koridor dan halte. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang sering kali tidak populer, seperti sterilisasi jalur khusus bus, pembatasan kendaraan pribadi, hingga penerapan tarif parkir progresif dan electronic road pricing (ERP). Tanpa kebijakan push policy semacam itu, BRT berpotensi hanya menjadi “bus biasa” yang ikut terjebak macet di jalan raya.

Tantangan berikutnya adalah persoalan kelembagaan. Cekungan Bandung mencakup lima daerah administratif dengan kepentingan politik dan kemampuan fiskal berbeda-beda. Sinkronisasi kebijakan antardaerah selama ini kerap menjadi hambatan dalam proyek transportasi regional. Padahal transportasi publik tidak mengenal batas administratif. Penumpang dari Kabupaten Bandung bisa bekerja di Kota Bandung, sementara warga Sumedang beraktivitas di Cimahi atau Bandung Barat.

Karena itu diperlukan badan pengelola transportasi regional yang kuat dan memiliki kewenangan lintas wilayah. Tanpa koordinasi yang solid, integrasi tarif, rute, hingga subsidi operasional akan sulit diwujudkan.

Aspek sosial juga tidak boleh diabaikan. Kehadiran BRT dan sistem transportasi modern hampir pasti memunculkan resistensi dari angkutan kota konvensional maupun ojek pangkalan. Pemerintah perlu melakukan pendekatan humanis dengan melibatkan mereka dalam sistem baru, misalnya melalui skema feeder atau konsorsium transportasi.

Selain itu, penggunaan bus listrik membutuhkan investasi besar, termasuk pembangunan depo dan fasilitas pengisian daya. Di tengah keterbatasan APBD, keberlanjutan subsidi operasional menjadi tantangan serius. Jangan sampai proyek ambisius ini berhenti di tengah jalan karena lemahnya komitmen pendanaan.

Pada akhirnya, masa depan transportasi Cekungan Bandung tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan armada atau panjang koridor BRT. Yang paling menentukan adalah keberanian politik pemerintah daerah untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi, disiplin, dan berpihak pada kepentingan publik jangka panjang.

Jika berhasil, Bandung dapat menjadi contoh transformasi transportasi perkotaan di Indonesia. Namun jika gagal, kemacetan hanya akan semakin melebar bersama pertumbuhan kota yang terus bergerak tanpa arah.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia / MTI Pusat)