Dewan Soroti Efisiensi Anggaran Pemkot Semarang, Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Publik

SEMARANG[BahteraJateng] — DPRD Kota Semarang menyoroti rencana efisiensi anggaran Pemkot Semarang yang disebut mencapai sekitar 19 hingga 20 persen. Efisiensi dinilai perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah, namun tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo. Menurutnya efisiensi harus dilakukan secara terukur dengan mengidentifikasi terlebih dahulu pos-pos anggaran yang masih dapat dirasionalisasi.

“Kami mencoba identifikasi sejauh mana dan seberapa besar yang akan dirasionalisasi atau diefisiensi agar di perubahan ini tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya kepada BahteraJateng, Senin (10/8).

Menurut Herlambang, terdapat sejumlah belanja yang dapat menjadi sasaran efisiensi tanpa berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya belanja makan dan minum, kegiatan seremonial, serta sejumlah kunjungan yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga.

“Banyak sebetulnya efisiensi yang bisa dilakukan, di antaranya persoalan makan minum, seberapa banyak kegiatan-kegiatan yang mengikuti kunjungan-kunjungan, dan kegiatan seremonial lain yang sebetulnya tidak terlalu perlu,” katanya.

Namun, ia menegaskan efisiensi tidak boleh menyentuh anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Tidak mengganggu layanan. Artinya, kalau efisiensi ini nanti mengganggu pelayanan publik, ini jadi masalah,” tegasnya.

Herlambang menyebut pembahasan mengenai besaran dan sasaran efisiensi akan dilakukan lebih lanjut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang.

Politikus Partai Gerindra tersebut, juga menyoroti kondisi pendapatan daerah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban 2025, realisasi pendapatan disebut hanya mencapai sekitar 88 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi.

Selain itu, posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga perlu dikaji. Berdasarkan prognosis, SiLPA disebut mencapai sekitar Rp240 miliar, sementara sebelumnya terdapat proyeksi defisit sekitar Rp300 miliar.

Herlambang menilai pemerintah pada prinsipnya memiliki dua pilihan dalam menghadapi tekanan fiskal, yakni melakukan efisiensi atau menggunakan skema pembiayaan melalui pinjaman.

Ia juga meminta Pemkot Semarang mengevaluasi SiLPA yang bersifat terikat, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Bantuan Operasional Sekolah ini kan dinantikan oleh sekolah-sekolah. Ketika diberi malah tidak habis dan menjadi SiLPA, ini kan lucu,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya SiLPA pada BOS maupun BLUD perlu dievaluasi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pelayanan.

Herlambang berharap Pemkot Semarang menyusun perubahan anggaran secara rigid dan terperinci sehingga efisiensi benar-benar menyasar belanja yang tidak prioritas.

“Jangan sampai itu nanti justru akan membuat pelayanan publik menjadi terganggu,” pungkasnya.