Menjadikan Kesehatan Pramudi sebagai Fondasi Keselamatan Transjakarta

Oleh: Djoko Setijowarno

Keselamatan transportasi publik tidak cukup hanya dibangun melalui armada yang laik jalan, teknologi canggih, atau infrastruktur yang memadai. Ada satu faktor yang sering berada di balik kendali kemudi, tetapi justru sangat menentukan: manusia. Dalam konteks Transjakarta, kesehatan fisik dan mental pramudi semestinya ditempatkan sebagai fondasi utama budaya keselamatan.

Data PT Transportasi Jakarta pada 2025 menunjukkan faktor kesehatan pramudi menjadi kontributor terbesar sumber bahaya operasional, yakni 36,26 persen. Faktor psikologis menyumbang 19,40 persen. Jika digabungkan, keduanya berkontribusi lebih dari 55 persen terhadap risiko operasional.

Angka tersebut seharusnya menjadi alarm. Keselamatan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap rambu, batas kecepatan, dan standar operasional prosedur. Keselamatan juga berarti memastikan orang yang mengendalikan kendaraan dalam kondisi fisik dan psikologis yang benar-benar siap.

Pramudi merupakan safety-critical worker. Kesalahan kecil dapat berdampak besar karena kendaraan yang mereka operasikan mengangkut banyak penumpang dan berinteraksi dengan pengguna jalan lainnya. Gangguan penglihatan, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gangguan tidur, kelelahan, hingga tekanan psikologis dapat memengaruhi konsentrasi, kecepatan reaksi, dan kemampuan mengambil keputusan.

Karena itu, pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan administratif sebelum bekerja. Diperlukan pemeriksaan berkala yang mampu mendeteksi penyakit sejak dini sekaligus memastikan fitness for work dan fitness to drive. Standarnya pun harus mempertimbangkan usia, jenis armada, tingkat risiko pekerjaan, serta riwayat kesehatan masing-masing pramudi.

Aspek psikologis juga tidak boleh menjadi pelengkap. Kemacetan Jakarta, tuntutan ketepatan waktu, target ritase, jam kerja bergilir, serta interaksi dengan pengguna jalan dapat menjadi sumber tekanan. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mendorong perilaku agresif, ketidaksabaran, overspeeding, bahkan kecenderungan mengabaikan SOP karena merasa terlalu berpengalaman.

Di sinilah gagasan menghadirkan klinik kesehatan dan klinik psikologi di lingkungan Transjakarta menjadi relevan. Fasilitas tersebut bukan sekadar tempat berobat, tetapi dapat menjadi pusat pencegahan, deteksi dini, pemantauan kesehatan, konseling, hingga pengelolaan kelelahan dan stres kerja.

Lebih jauh, data kesehatan dan psikologis yang dikelola secara profesional dapat menjadi dasar pengaturan rotasi kerja, waktu istirahat, hingga penempatan pramudi sesuai tingkat risiko. Dengan demikian, keselamatan tidak lagi bersifat reaktif setelah kecelakaan terjadi, tetapi menjadi sistem pencegahan yang terukur.

Langkah Transjakarta menggandeng organisasi profesi untuk menyusun standar kesehatan kerja dan asesmen psikologis patut didorong menjadi praktik yang lebih luas. Pemerintah pusat dapat mengembangkan kajian tersebut menjadi standar nasional bagi transportasi publik, terutama daerah yang menjalankan layanan melalui skema buy the service.

Pada akhirnya, budaya keselamatan tidak dimulai ketika bus bergerak meninggalkan halte. Budaya itu dimulai jauh sebelumnya, ketika perusahaan memastikan pramudi yang berada di balik kemudi benar-benar sehat, bugar, fokus, dan siap menjalankan tanggung jawabnya. Melindungi kesehatan pramudi berarti melindungi keselamatan penumpang dan seluruh pengguna jalan.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI Pusat)