Analisa Kritis Atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan yang Disampaikan Presiden Prabowo
JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 20262027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada Jumat (14/8).
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan yang juga Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira memberikan analisa kritisnya.
Analisis yang pertama adalah terkait dengan gambaran umum asumsi makro APBN 2027 yang dibuat sangat-sangat optimistis tetapi disebutnya tidak menjawab persoalan ataupun kebutuhan.
“APBN yang akan disusun untuk 2027 dalam pidatonya masih mendorong pertumbuhan sebagai jawaban dari permasalahan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya 2027 ditargetkan sebesar 6% secara year on year. Yang menjadi permasalahan adalah pada pidato di pagi hari klaimnya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mampu menciptakan lapangan kerja,” ujar Bhima dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Jumat (14/8)
Menurut Bhima, analisis dari Kabinet Bayangan justru menunjukkan terjadinya kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin memburuk karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mampu menyerap lebih dari 400-500 ribu tenaga kerja atau tambahan dari orang yang bekerja, tapi di tahun 2025 maupun 2026 angkanya terus mengalami penurunan. Jadi sekitar sekarang 1% pertumbuhan ekonomi itu menciptakan 340 ribu tenaga kerja atau penduduk yang bekerja.
“Sehingga ini menunjukkan kalau masih bergantung pada pertumbuhan ekonomi artinya kita akan menghadapi penurunan kesempatan kerja justru karena banyak investasi-investasi yang diklaim menarik untuk hilirisasi, untuk berbagai lapangan kerja tapi ternyata investasi-investasi lebih banyak yang sifatnya adalah padat modal dibandingkan padat karya,” ucapnya.
Sehingga semakin banyak investasi yang masuk terutama untuk hilirisasi dikatakan Bhima tidak mampu menjadi tenaga untuk menyerap lapangan-lapangan kerja terutama bagi lulusan SMK maupun Sarjana.
“Sehingga data ini juga bertolak belakang dengan banyaknya jumlah angka pengangguran terutama di Sarjana sudah ada 1 juta orang kemudian PHK yang tercatat menurut berbagai data antara 86.000 misalnya versi BPJS Ketenaga Kerjaan sampai dengan 126.000 orang versi dari Apindo. Itu menunjukkan selain disparitas data soal PHK tapi memang angkanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahkan dibandingkan pada saat pasca COVID-19 ini salah satu gelombang PHK yang cukup tinggi,” beber Bhima.
Selain itu menurut Bhima yang menarik di dalam pidato nota keuangan ada banyak sekali hal yang sebenarnya membutuhkan anggaran yang cukup besar salah satunya adalah makan bergizi gratis, MBG dan juga kopdes merah putih, tapi justru tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nota keuangan 2027.
“Ini berarti anggaran-anggaran yang khawatir menimbulkan kontroversi dari masyarakat, kontroversi dari pelaku usaha ini tidak ditonjolkan. Dan ini makin meyakinkan kami bahwa memang anggaran-anggaran yang jumbo justru tidak disebutkan itu menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan, ada yang tidak ingin diketahui oleh publik sehingga publik juga tidak mendapatkan gambaran bagaimana makan bergizi gratis secara rinci pada 2027,” tandasnya.(day)