Kaum Muda Perlu Jadi Motor Ekonomi Produktif Pedesaan

JAKARTA[BahteraJateng] – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT) Ahmad Riza Patria mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di desa perlu didorong untuk bertransformasi dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi produktif.

“Untuk itu, peran partisipasi pemuda pun harus turut didorong supaya ada kinerja nyata untuk pembangunan,” ujarnya usai menerima audiensi Komisi E DPRD Jateng, Selasa (14/4) seperti dilansir laman dprd.jatengprov.go.id.

Kepada Komisi E, Riza memaparkan transformasi tersebut mencakup penguatan tiga aspek utama yakni peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi, akses terhadap permodalan usaha, dan perluasan jaringan pasar. Skema itu mampu mendorong masyarakat desa tidak hanya sebagai penerima bantuan tapi juga pelaku ekonomi produktif.

“Sekarang ada pemuda pelopor pedesaan perlu ditonjolkan. Semua daerah harus bisa menggerakkan masing-masing OPD supaya bisa berkolaborasi untuk meningkatkan peran pemuda membangun desa dan memberantas kemiskinan. Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan itu masuk Program Asta Cita Presiden Prabowo,” ucap Riza.

Turut menambahkan, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, peran pemuda dinilai strategis sebagai katalis transformasi tersebut. Pada sektor pertanian, pemuda didorong menjadi pelaku usaha berbasis teknologi (smart farming) dan pemasaran digital. Sementara di sektor perikanan, pemuda dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil dan rantai distribusi. Adapun pada sektor kerajinan, keterlibatan pemuda penting dalam inovasi desain dan penetrasi pasar berbasis digital.

Di sisi lain, pengentasan kemiskinan desa juga membutuhkan sinergi lintas sektor. Selama ini, program dari berbagai kementerian sampai daerah kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui integrasi perencanaan berbasis desa, seperti dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.

Pemerintah Daerah juga didorong berperan sebagai penghubung antarprogram. Sementara pemerintah pusat memastikan sinkronisasi kebijakan dan anggaran.

“Ada peraturan prioritas, pemda bisa mengeluarkan pergub, perbup, perwal untuk percepatan penanganan kemiskinan termasuk didalamnya kolaborasi dan sinergi antarOPD. Jangan ada lagi kebijakan yang tumpang tindih dan ego sektoral,” tegasnya.

Diakuinya, tidak semua pemuda tertarik pada sektor pertanian sehingga program perlu dirancang dalam berbagai jalur, termasuk ekonomi kreatif, jasa, hingga sektor digital. Dengan demikian, fleksibilitas program menjadi faktor kunci menjawab keragaman aspirasi pemuda desa.

Wakil Ketua Komisi E, Yudi Indras Wiendarto, berharap pengentasan kemiskinan desa tidak hanya bersifat sementara tapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Khususnya, pemuda sebagai motor penggerak utama untuk bisa mendongkrak keluar dari Desil I hingga V.

“Setelah kemarin berbasis desa, lebih spesifik menemukan lagi berbasis pemuda. Setelah dilihat, pemuda di Jateng ini masih ada yang masuk desil I – IV. Peluang IT masih terbuka lebar dalam industrinya,” ucapnya.

Kepada Wamendes dan jajarannya, Yudi juga berharap pemerintah untuk fokus menekan kemiskinan. Termasuk didalamnya, meningkatkan peran pemuda. (sun)