Dewan Soroti Transparansi Iuran PGRI Semarang, Minta Pengelolaan Dana Terbuka

SEMARANG[BahteraJateng] – Polemik dugaan iuran di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang memicu sorotan dari legislatif. Transparansi pengelolaan dana menjadi isu utama yang dinilai perlu segera dibenahi.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menegaskan bahwa iuran anggota merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, ia menekankan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota.

“Iuran itu sah, tetapi pengurus wajib menyampaikan secara transparan berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa,” ujarnya.

Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, persoalan yang muncul bukan sekadar ada atau tidaknya laporan keuangan, melainkan apakah informasi tersebut benar-benar tersampaikan kepada seluruh anggota. Ia menilai, dalam struktur organisasi yang berlapis, kerap terjadi ketimpangan akses informasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di internal organisasi. Jika tidak segera dibenahi, hal itu dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Karena itu, ia mendorong pengurus PGRI untuk memperkuat sistem komunikasi dan pelaporan keuangan agar lebih terbuka dan mudah dipahami oleh anggota.

“Penyampaian informasi harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh hingga ke tingkat bawah,” imbuhnya.

Selain itu, Mualim juga mengajak seluruh anggota untuk aktif mengawasi dan terlibat dalam proses organisasi agar tercipta akuntabilitas bersama.

“Organisasi akan kuat jika dikelola secara transparan dan anggotanya merasa dilibatkan,” tegasnya.