Kontroversi Film “Pesta Babi” dan Cermin Kolonialisme Modern

Oleh: Gunoto Saparie

Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono dan Cypri Jehan bukan sekadar karya visual tentang Papua. Film ini hadir sebagai cermin yang memantulkan wajah Indonesia sendiri—sebuah bangsa yang lahir dari semangat anti-kolonialisme, namun kini ditantang untuk menjawab tudingan tentang praktik kolonialisme dalam bentuk baru.

Dalam sejarah banyak masyarakat tradisional, babi bukan sekadar hewan. Ia adalah simbol relasi sosial, budaya, dan martabat. Namun dalam film ini, pesta babi berubah menjadi metafora muram tentang tanah yang dirampas, hutan yang dibabat, dan masyarakat adat yang perlahan kehilangan rumahnya sendiri. Papua digambarkan bukan hanya sebagai wilayah pembangunan, melainkan medan perebutan antara investasi, kekuasaan, dan hak hidup masyarakat asli.

Di sinilah letak kontroversinya. Ketika film ini dibatasi pemutarannya, muncul pertanyaan besar: mengapa karya dokumenter yang merekam realitas sosial justru dianggap ancaman? Padahal demokrasi semestinya memberi ruang bagi kritik, refleksi, dan keberanian untuk bertanya.

Papua selama ini terlalu sering dibahas melalui bahasa administratif negara: proyek strategis nasional, ketahanan pangan, hilirisasi, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Istilah-istilah tersebut terdengar modern dan rasional, tetapi sering kali mengabaikan kenyataan bahwa di balik pembangunan ada manusia yang kehilangan ruang hidupnya. Hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar lahan ekonomi, melainkan ruang identitas, leluhur, dan kosmologi.

Kolonialisme masa kini tidak selalu hadir melalui penjajahan fisik atau kekuatan militer asing. Ia bisa datang melalui izin konsesi, pembukaan lahan besar-besaran, atau kebijakan pembangunan yang menempatkan tanah hanya sebagai komoditas. Dalam konteks inilah film “Pesta Babi” menohok kesadaran nasional: apakah pembangunan selalu identik dengan keadilan?

Indonesia pernah berdiri gagah sebagai pelopor anti-kolonialisme dunia. Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 menegaskan bahwa kolonialisme belum mati. Pernyataan itu terasa relevan hingga hari ini. Sebab kolonialisme dapat berubah bentuk, menyesuaikan diri dengan bahasa modern, dan bahkan dilakukan oleh bangsa yang dulu pernah menjadi korban penjajahan.

Film ini juga mengingatkan bahwa persoalan Papua bukan semata isu regional, melainkan ujian moral kebangsaan. Solidaritas terhadap Papua berarti mengakui bahwa penderitaan masyarakat adat adalah bagian dari kemanusiaan kita bersama. Ini bukan soal menyepakati semua pandangan politik, tetapi soal keberanian melihat ketimpangan secara jujur.

Pada akhirnya, “Pesta Babi” adalah pengingat bahwa seni dan dokumenter memiliki kekuatan besar: membuka ruang empati. Film semacam ini mungkin dianggap berbahaya oleh kekuasaan yang terlalu nyaman dengan narasi tunggal, karena ia menghidupkan imajinasi publik untuk mempertanyakan keadilan.

Papua, melalui film ini, menjadi cermin bagi Indonesia. Dan seperti semua cermin yang jujur, ia mungkin memantulkan sesuatu yang tidak nyaman: bahwa kolonialisme tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa hidup diam-diam dalam cara kita membangun, mengelola tanah, dan memperlakukan sesama warga bangsa.