Belanja Pegawai Masih Dominan, Bupati Demak Akui Pembangunan Infrastruktur Terbatas
DEMAK[BahteraJateng] – Bupati Demak Eisti’anah, menyatakan masih tingginya belanja pegawai serta keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi tantangan utama Pemerintah Kabupaten Demak.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja pada Kamis (22/1).
Menurut Eisti’anah, struktur belanja daerah pada 2025 masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum optimal jika dibandingkan dengan kewajiban belanja (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan mendukung agar seluruh program dapat berjalan dengan baik,” ujar Eisti’anah.
Ia menjelaskan, banyaknya agenda dan program prioritas pemerintah pusat turut memengaruhi besaran dana transfer ke daerah. Akibatnya, kemampuan fiskal daerah menjadi semakin terbatas.
Situasi ini, kata dia, tidak hanya dialami Kabupaten Demak, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, pada 2026 dana transfer ke daerah diketahui mengalami penurunan.
“Mandatory dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Demak,” katanya.
Meski demikian, Eisti’anah menegaskan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Ia berharap Forum Konsultasi Publik tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan benar-benar mampu menyerap aspirasi dan masukan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kita harus bekerja cepat, bekerja cerdas, dan terus berinovasi, dengan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Pengangguran Menurun
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak Khomarudin memaparkan sejumlah indikator makro daerah. Ia menilai Demak memiliki keuntungan geografis karena berada di kawasan strategis yang didukung kawasan industri di sekitar Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kendal dan Batang. Keberadaan kawasan tersebut dinilai turut mendorong pertumbuhan ekonomi Demak.
Khomarudin mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak menunjukkan tren menurun. Pada 2021 tercatat sebesar 5,28 persen, meningkat menjadi 6,11 persen pada 2022, kemudian turun menjadi 5,38 persen pada 2023. Tren penurunan berlanjut pada 2024 sebesar 4,75 persen dan kembali turun menjadi 4,58 persen pada 2025.
“Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri di sekitar Demak,” kata Khomarudin.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Demak juga terus meningkat. Pada 2021 TPAK tercatat 66,23 persen, naik menjadi 66,97 persen pada 2022, kemudian melonjak menjadi 70,76 persen pada 2023, 72,23 persen pada 2024, dan mencapai 73,04 persen pada 2025.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”, ini dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran, Kepala BPS Kabupaten Demak, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bapperida Kabupaten Demak, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan LSM, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas, hingga forum anak.(day)