Hakordia 2025, Sumanto Tekankan Transparansi sebagai Fondasi Cegah Korupsi
SEMARANG[BahteraJateng] – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menegaskan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama pencegahan korupsi, terutama dalam proses penganggaran daerah.
Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 yang digelar bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) pada Kamis (4/12).
Acara tersebut menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, serta jajaran pimpinan daerah lainnya.
Mengusung tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”, kegiatan itu menjadi momentum penguatan komitmen antikorupsi lintas lembaga.
Dalam sesi dialog, Sumanto menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan APBD berjalan transparan dan akuntabel.
Ia menyebut total APBD Jateng tahun 2025 mencapai Rp24 triliun, sehingga fungsi pengawasan dan penganggaran harus dijalankan secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujarnya.
Menurutnya, proses penganggaran di Jawa Tengah sudah berlangsung terbuka, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Keterbukaan itu memungkinkan masyarakat mengetahui program prioritas pemerintah sekaligus memberikan ruang partisipasi publik.
“Setiap orang bisa memasukkan aspirasi. Sistem yang sudah transparan ini membuat semua orang dapat mengakses,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah dalam membaca dan menindaklanjuti aspirasi warga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kecermatan pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Sumanto menegaskan bahwa DPRD tetap berpegang pada tiga fungsi utama—legislasi, budgeting, dan pengawasan—dalam menjalankan mandat rakyat.
Peringatan Hakordia 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga penegak hukum untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah. (sun)