IPM Jateng Kritik PP No. 28/2024: Khawatir Arahkan Pelajar ke Perilaku Negatif
SEMARANG[BahteraJateng] – Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Tengah, Daei Aljani, mengungkapkan keprihatinannya terkait pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang menyediakan kontrasepsi bagi pelajar. Menurut Aljani, kebijakan ini berpotensi memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja, mengingat penyediaan kontrasepsi dapat disalahartikan sebagai lampu hijau untuk perilaku tidak bermoral.
“Kebijakan ini bukannya mencegah, tapi justru bisa memicu perilaku yang menyimpang. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pendidikan kesehatan reproduksi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama,” tegas Aljani pada Selasa (13/8/2024).
Ketua IPM Jateng tersebut menyarankan agar pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada pelajar didasarkan pada prinsip agama dan moral. Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai risiko dan tanggung jawab lebih penting daripada sekadar penyediaan alat kontrasepsi. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengedukasi generasi muda agar menjauhi perilaku negatif seperti zina, minuman keras, dan narkoba.
Kebijakan yang tertuang dalam PP No. 28/2024 dinilai Aljani terlalu dipengaruhi oleh konsep Pendidikan Seks Komprehensif (CSE) yang diadopsi dari Barat. Aljani menilai konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi moralitas dan etika. Ia berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini, serta mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap moralitas generasi muda.
Rizki Anugrah Robby, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik IPM Jawa Tengah, menambahkan bahwa Muhammadiyah akan terus berada di garis depan dalam menjaga moralitas generasi muda. Robby menekankan pentingnya peran pelajar Muhammadiyah dalam mengatasi isu-isu moralitas ini, serta mengajak pemerintah untuk lebih melibatkan organisasi pelajar dalam proses pembuatan kebijakan.
“Ruang dialog antara pemerintah dan pelajar sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi pelajar,” ujar Robby. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyelenggarakan forum rutin dengan organisasi pelajar untuk membahas isu-isu pendidikan, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif dan mencari solusi bersama.
Kedua pemimpin IPM ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi pelajar, dan masyarakat luas untuk menjaga kualitas pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Mereka berharap bahwa keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat akan memperkuat sistem pendidikan nasional dan menjaga moralitas generasi muda.