Kapitalisasi Bonus Demografi, Kampus Indonesia Siap Cetak Generasi Macan Asia
PADANG[BahteraJateng] – Sebanyak 30 perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) mengikuti Simposium Nasional Kependudukan 2025 yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Universitas Negeri Padang (UNP) pada Kamis (11/9).
Dalam forum tersebut, 14 rektor PTN menyampaikan paparan isu strategis kependudukan, mulai dari stunting, pernikahan usia dini, kesehatan mental remaja, hingga urbanisasi.
Simposium menghasilkan kesepakatan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 melalui kapitalisasi bonus demografi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi.
Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, mewakili Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN, menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi peluang emas dengan 196 juta jiwa atau 69,68 persen penduduk usia produktif.
“Dengan pemanfaatan bonus demografi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai Asta Cita Presiden dapat tercapai. Namun tanpa kualitas SDM unggul, peluang ini bisa berubah menjadi beban,” ujarnya.
Simposium juga membahas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 yang memuat 30 indikator strategis, termasuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, hingga angka kemiskinan.
Dokumen lima tahunan ini akan menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Para akademisi menekankan peran perguruan tinggi bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat riset dan pemikiran strategis untuk merespons tantangan demografi.
Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga mitra internasional dinilai penting agar isu-isu kependudukan bisa ditangani secara komprehensif.
Sebagai tindak lanjut, simposium menyepakati penyusunan Executive Brief berisi rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada Presiden RI. Dokumen ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas SDM, ketahanan keluarga, produktivitas ekonomi, serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.