Membangun SDM Berkualitas Lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
JAKARTA[BahteraJateng] — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji saat membuka Coaching Clinic Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bagi Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan Tahun 2025 di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada Kamis (14/8).
“Kependudukan menjadi isu penting dunia. Jepang, Korsel, China, Amerika, negara-negara maju semua membicarakan soal ini, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Menurut Wihaji, pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai fokus utama. Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga/BKKBN melibatkan perguruan tinggi, salah satunya dalam penyusunan PJPK yang akan menjadi pedoman pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa isu kependudukan bersifat mendesak (urgent) karena mempengaruhi banyak aspek, termasuk target pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 8%, analisisnya harus dari kependudukan: berapa jumlah penduduk, pendapatan, pekerjaan, available job, bonus demografi, investasi, hingga jurusan pendidikan. Semua terpetakan di PJPK,” jelasnya.
PJPK merupakan turunan operasional dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045. Wihaji optimistis dokumen ini dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang rasional berbasis data.
“Sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12% (triwulan II 2025, BPS), tertinggi kedua di dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penduduk,” imbuhnya.
Wihaji juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor lain, seperti pembangunan keluarga, pendidikan, ketenagakerjaan, perpajakan, jaminan sosial, dan pemenuhan lima kebutuhan dasar. Integrasi ini mengandalkan basis data kependudukan yang kemudian diolah menjadi big data.
“Dari big data, kita bisa tahu jumlah penduduk per kabupaten, anak usia sekolah, pengangguran, lansia, hingga distribusi pendidikan. Analisis ini yang akan membentuk kebijakan pembangunan kependudukan,” tuturnya.
Ia berharap kegiatan coaching clinic ini menghasilkan dokumen PJPK yang menjadi “buku besar” pedoman seluruh kabupaten/kota. Dokumen tersebut akan memuat arahan strategis dan rencana aksi lima tahunan dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan.
Sementara itu, Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) hadir untuk mendorong peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keluarga, kependudukan, dan KB.