Memperkuat Ketahanan Pangan
Oleh: Mohammad Agung Ridlo
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato perdana sebagai presiden di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) menyuarakan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi besar untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia.
Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu isu sentral dan prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Artinya bahwa, hal tersebut menunjukkan komitmen beliau terhadap keberlanjutan dalam hal pangan dan kemandirian ekonomi negara, karena ketahanan pangan bukan hanya soal kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjaga keamanan nasional dan kedaulatan Negara.
Ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi besar dalam memperkuat kedaulatan Negara. Negara yang tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat, akan sulit mencapai stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Dalam mewujudkan visi besar tentang ketahanan pangan, maka kolaborasi, sinergi dan kerjasama baik Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, hingga kementerian lainnya yang terkait menjadi penting dalam kabinet merah putih untuk mewujudkan visi besar tersebut, sehingga tercapainya sistem pangan yang stabil, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sangat penting, mengingat ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan keberlanjutan pasokan makanan, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial ekonomi. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia antara lain:
Pertama, Mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara. Ketahanan pangan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas negara. Ketergantungan pada impor pangan dapat memposisikan Indonesia pada kerentanannya, terutama dalam menghadapi krisis global, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik. Dengan mengurangi ketergantungan ini, maka Indonesia dapat lebih mandiri dan memiliki kontrol lebih besar terhadap pasokan pangan domestik, yang penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Kedua, Meningkatkan daya saing produk lokal. Meningkatkan daya saing produk pangan lokal antara lain dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi produk pertanian dalam negeri. Dengan cara ini, maka produk lokal tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik tetapi juga dapat diekspor, sehingga memberikan kontribusi pada perekonomian Negara. Dengan kata lain Indonesia harus meningkatkan produksi pangan untuk kebutuhan dalam negeri dan surplus produk untuk kebutuhan ekspor (mengurangi ketergantungan pada impor), dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Ketiga, Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas dan bergizi. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas pangan yang bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan distribusi pangan yang merata, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, sehingga semua warga negara, terutama yang berada terpencil atau miskin, dapat mengakses pangan yang cukup dan sehat.
Keempat, Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, petani, dan masyarakat luas. Oleh karenanya pemerintah perlu mengajak semua elemen bangsa untuk bekerja bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dibangunnya sinergi antara pemerintah, swasta dan petani hendaknya melibatkan berbagai sektor secara komprehensif dan bukan hanya masalah ketersediaan pangan tetapi juga mencakup aspek distribusi yang adil, peningkatan kualitas pangan, dan pemanfaatan teknologi. Perlu diterapkannya teknologi baru sektor pertanian dalam arti luas untuk meningkatkan hasil panen, efisiensi, dan keberlanjutan.
Kelima, Pembangunan infrastruktur pertanian. Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. infrastruktur yang memadai akan mendukung produktivitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam kegiatan pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian antara lain: pembangunan sistem irigasi modern; penyediaan sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian seperti traktor, mesin pemanen, alat pengolah tanah dan hasil pertanian, penyediaan gudang penyimpanan yang memadai, pabrik pengolahan hasil pertanian, serta fasilitas pengeringan); peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi (desa-kota); penyuluhan dan pendidikan pertanian; pembangunan infrastruktur perdagangan dan teknologi pertanian berbasis digital. Dengan adanya pembangunan infrastruktur pertanian yang komprehensif, sektor pertanian dapat menjadi lebh produktif, efisien dan kompetitif. Pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang lebih baik.
Keenam, Memperbaiki kesejahteraan petani. Upaya untuk memperbaiki kesejahteraan petani antara lain melalui: pemberian subsidi, kredit murah dan pelatihan bagi petani muda. Merupakan langkah strategis untuk membantu meningkatkan kualitas hidup petani, kesejahteraan petani, serta memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang penting bagi masa depan bangsa Indonesia.
Ketujuh, menerapkan pembangunan ketahanan pangan di daerah-daerah yang rawan konflik, melalui operasi militer selain perang (OMSP) yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir dampak konflik (dengan menciptakan zona aman bagi para petani dan masyarakat untuk kembali mengakses dan mengelola lahan pertanian). selain itu untuk mengurangi ketegangan sosial politik di daerah rawan konflik, maka perlu adanya netralitas dalam kegiatan pangan dan distribusi bantuan. Kemudian perlu juga adanya pemberian perlindungan terhadap petani dan masyarakat yang terlibat dalam pertanian dengan melibatkan pasukan militer (menggunakan sumber daya militer) untuk menjaga keamanan dan distribusi barang, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan (irigasi, akses jalan, dan fasilitas penyimpanan pangan). Tentu hal ini perlu pendekatan holistik, sensitive terhadap dinamika sosial politik, serta berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Kedelapan, Penguatan peran TNI dalam menjaga ketahanan pangan di semua wilayah termasuk pada wilayah rawan bencana. Dengan kata lain TNI perlu dilibatkan untuk membantu distribusi pangan, memastikan adanya cadangan pangan, mengatasi masalah logistik pangan, terutama saat terjadinya krisis atau bencana alam.
Beberapa langkah diatas dapat diambil pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, mengingat ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan keberlanjutan pasokan makanan, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial ekonomi bagi masa depan bangsa Indonesia.
.
(Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. adalah seorang Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Unissula Semarang.
Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah.
Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah)