Pemda Harus Mendukung Tekad Presiden Prabowo Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
MEDAN[BahteraJateng] — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar Talkshow Kependudukan di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (23/10).
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, dalam paparannya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada di puncak momentum sejarah bonus demografi, di mana lebih dari 70 persen penduduk berusia produktif. Kondisi ini, menurutnya, dapat menjadi berkah besar atau justru bencana sosial, tergantung bagaimana dikelola.
“Kita harus optimistis karena kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun pada 2028–2029,” ujar Prof. Budi.
“Angka ini bukan sekadar ambisi, tetapi peta jalan menuju Indonesia Emas 2045—di mana rakyat hidup sejahtera dan berpendapatan tinggi,” imbuhnya.
Prof. Budi menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya dari Jakarta.
“Mesin ekonomi sesungguhnya berputar di daerah. Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru,” katanya.
Ia mengingatkan, lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah—mulai industri, perdagangan, pertanian, hingga UMKM. Karena itu, Pemda perlu berperan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga penggerak ekonomi produktif dan inovatif.
Tiga Langkah Strategis
Prof. Budi menyarankan tiga langkah strategis bagi daerah, pertama menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus fokus pada potensi unggulan masing-masing, mempermudah investasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan menekan praktik korupsi serta pungutan liar.
“Investor akan datang jika daerah ramah, cepat, dan transparan,” tegasnya.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemda diminta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menghapus stunting, mewujudkan wajib belajar 13 tahun, dan memperluas pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
Dan yang terakhir, mendorong wirausaha muda dan UMKM. Pemerintah daerah perlu membuka akses pelatihan kewirausahaan, permodalan, serta digitalisasi usaha agar anak muda menjadi pencipta lapangan kerja.
Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan
Lebih lanjut, Prof. Budi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan tercapai jika kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras. Pemerintah pusat telah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) serta Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai acuan pembangunan berbasis manusia.
“Daerah perlu menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN nasional, terutama dalam hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan daerah yang berpihak kepada generasi muda dan perempuan. Pemda diharapkan memetakan kebutuhan layanan publik sesuai rasio penduduk—termasuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja—untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional: pertumbuhan ekonomi 8 persen demi kesejahteraan rakyat. Kini giliran pemerintah daerah memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat,” pungkasnya.
Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi pusat–daerah, Indonesia diyakini tidak hanya tumbuh 8 persen, tetapi juga makmur bersama dari Sabang sampai Merauke.(day)