Pemkab Rembang Sampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2027
REMBANG[BahteraJateng] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang berfokus pada pengembangan perekonomian daerah termasuk ekonomi syariah dan pariwisata, didukung sumber daya manusia (SDM) produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif dan infrastruktur yang mantap, dalam gelaran Forum Konsultasi Publik (FKP) diruang rapat paripurna DPRD Rembang pada Kamis (29/1).
Kegiatan FKP tersebut dihadiri Kepala Bappeda Jawa Tengah, OPD, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, BUMN, BUMD, serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, pariwisata, dan sosial kemasyarakatan.
Bupati Rembang, Harno dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 merupakan ikhtiar pemerintah daerah dalam membangun Rembang secara terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Forum konsultasi publik memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Harno.
Harno juga menyampaikan bahwa rancangan awal RKPD wajib dibahas bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Lebih lanjut Harno menegaskan, Pemkab Rembang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Langkah strategis tersebut diantaranya pengembangan wisata pesisir, wisata religi, dan wisata budaya berbasis masyarakat, ekonomi kreatif berbasis digital, pemberdayaan UMKM, koperasi berbasis ekonomi syariah, hingga pengembangan rantai nilai halal.
“Seluruh kebijakan ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur mantap, hingga daya dukung lingkungan hidup,” tegas Harno.
Bupati Harno mengingatkan tantangan yang dihadapi berupa penurunan dana transfer ke daerah dan ini menjadikan Pemkab Rembang harus lebih inovatif dan adaptif untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dan diharapkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan ekonomi syariah menjadi motor penggerak baru perekonomian Kabupaten Rembang.
Sementara itu, dalam laporan ketua penyelenggara kegiatan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Lilis Indarsari, menyampaikan bahwa FKP ini bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan.
“Masukan dan saran penyempurnaan akan kami rumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, perwakilan perangkat daerah, dan perwakilan masyarakat yang hadir di acara ini,” jelas Lilis.(day)