Perguruan Tinggi Dukung Konsep Beyond Family Planning Kemendukbangga
JAKARTA [BahteraJateng]- Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan mendukung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dalam perluasan konsep pembangunan kependudukan Beyond Family Planning.
“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN saat ini sedang menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 sebagai operasionalisas Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) didalamnya memuat sasaran, target dan rencana aksi pembangunan kependudukan,” ungkap Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Ph.D saat membuka acara, Rabu (4/6).
Dia melanjututkan, penyusunan dokumen GDPK sebagai panduan untuk menyelesaikan persoalan kependudukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. GDPK merupakan rancang induk kependudukan jangka panjang.
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah alat untuk mengukur keberhasilan kebijakan kependudukan dilakukan oleh pemerintah daerah.
“IPBK melihat bagaimana pembangunan di daerah apakah sudah berfokus pada penduduk. IPBK terdiri atas lima dimensi yakni partisipatif, inklusif, keberlanjutan, holistic integratif, dan kesetaraan,” tambah Prof. Budi.
Reformulasi IPBK sebagai alat ukur Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. IPBK adalah indeks komposit mempresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukut dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. Hasil reformulasi akan ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.
Sasaran pertama PJPK 2025-2029 adalah pengelolaan kuantitas penduduk terdiri dari Total Fertility Rate (TFR), Age-Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun, dan Proporsi kebutuhan KB terpenuhi. Sasaran kedua, peningkatan kualitas penduduk pada pendidikan dan kesehatan. Sasaran ketiga yakni pembangunan keluarga terdiri dari Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), indeks perlindungan Anak, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, sanitasi aman, indeks lansia berdaya, indeks pengasuhan keluarga memiliki remaja, dan cakupan kesertaan jaminan kesehatan nasional.
“Sasaran keempat adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Sasaran kelima yaitu administrasi data kependudukan,” ujar Prof. Budi.
Deklarasi komitmen pembangunan kependudukan ditandantangi oleh puluhan rektor di Indonesia.