Presiden Prabowo Terima IHPS I 2024, BPK Apresiasi Tata Kelola Keuangan Negara
JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.
Laporan tersebut mengulas temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama 2024, termasuk evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Namun, empat LKKL—Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional—hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dalam mendukung prinsip good governance, terutama pada masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi, juga mendapat perhatian positif.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja samanya yang baik untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” tutur Isma Yatun dalam keterangan pers tertulis.
Selain itu, BPK memaparkan kiprahnya di kancah internasional, seperti menjadi auditor eksternal berbagai badan PBB dan UN Panel of External Auditors. Dalam kesempatan tersebut, Isma meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032, dengan pemilihan dijadwalkan pada Maret 2025.
Presiden Prabowo dan BPK menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola keuangan negara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Langkah ini diharapkan semakin mendukung pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta beberapa anggota BPK. Dengan diterimanya IHPS I 2024, sinergi antara pemerintah dan BPK diharapkan dapat terus berjalan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.(sun)