Trans Jateng Harus Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik Jawa Tengah
Oleh: Djoko Setijowarno
Jawa Tengah sedang menghadapi persoalan transportasi yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat, sementara emisi sektor transportasi semakin besar. Pada 2024, jumlah kendaraan pribadi di Jawa Tengah mencapai sekitar 21 juta unit dan 89 persen di antaranya merupakan sepeda motor. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Di tengah situasi tersebut, Trans Jateng memiliki posisi strategis. Transportasi publik ini tidak sekadar menjadi layanan mobilitas masyarakat, tetapi dapat menjadi instrumen penting untuk menekan emisi, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan jalan, sekaligus membuka akses transportasi yang lebih merata antardaerah.
Kinerja Trans Jateng saat ini memberikan alasan untuk optimistis. Dengan 115 unit bus, tujuh koridor, serta layanan hingga ratusan kilometer setiap hari, Trans Jateng telah melayani jutaan penumpang. Pada Januari-Juli 2026, jumlah penumpang mencapai 5,88 juta orang dengan rata-rata 27.668 penumpang per hari. Tingkat keterisian armada yang mencapai 91,19 persen menunjukkan bahwa ketika transportasi publik tersedia dengan tarif terjangkau dan layanan yang memadai, masyarakat sebenarnya memiliki minat untuk menggunakannya.
Persoalannya, tantangan terbesar bukan sekadar meningkatkan jumlah armada. Trans Jateng harus mampu membuat masyarakat bersedia meninggalkan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Inilah yang disebut sebagai pergeseran moda atau modal shift. Untuk mewujudkannya, transportasi publik harus memberikan kepastian waktu, kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, serta jangkauan rute yang sesuai dengan pola perjalanan masyarakat.
Tarif Rp5.000 bagi penumpang umum dan Rp1.000 bagi pelajar, buruh, veteran, lansia, serta penyandang disabilitas merupakan keunggulan yang harus dipertahankan. Namun tarif murah saja tidak cukup. Masyarakat tidak akan meninggalkan kendaraan pribadi jika harus menunggu terlalu lama, berganti kendaraan berkali-kali, atau kesulitan mencapai halte dari tempat tinggal dan tujuan akhir.
Karena itu, pengembangan Trans Jateng harus diarahkan pada integrasi. Koridor utama perlu terhubung dengan angkutan pengumpan, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, serta moda transportasi lainnya. Sistem pembayaran dan informasi perjalanan juga harus semakin terintegrasi sehingga perjalanan menggunakan transportasi publik menjadi sederhana dan nyaman.
Rencana pengembangan jaringan hingga 2045 patut diapresiasi. Proyeksi 209 ribu penumpang per hari menunjukkan besarnya potensi transportasi publik Jawa Tengah. Namun angka tersebut tidak akan tercapai hanya dengan menambah rute. Infrastruktur halte, headway, jalur prioritas, informasi waktu nyata, dan kualitas armada harus berjalan beriringan.
Persoalan pendanaan juga harus mendapat perhatian. Ketergantungan terhadap APBD membuat keberlanjutan layanan rentan terhadap perubahan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sumber pendanaan alternatif tanpa mengorbankan prinsip keterjangkauan tarif publik.
Pada akhirnya, Trans Jateng harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah, bukan sekadar program transportasi. Jika transportasi publik semakin terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat memiliki alasan kuat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Jawa Tengah tidak cukup hanya membangun lebih banyak jalan. Yang lebih penting adalah membangun sistem mobilitas yang membuat masyarakat tidak harus selalu menggunakan kendaraan pribadi. Di titik inilah Trans Jateng dapat menjadi tulang punggung transportasi publik yang hijau, terjangkau, aman, dan terintegrasi menuju Jawa Tengah 2045.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI)