Pengukuhan Kepala OJK Jateng, Wagub Jateng Dorong Sinergi Permodalan untuk UMKM
SEMARANG[BahteraJateng] – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pentingnya sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan dalam memperkuat akses permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Hidayat Prabowo sebagai Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada Jumat (25/4).
Menurut Gus Yasin, penguatan ekonomi sektor kecil seperti UMKM merupakan kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, khususnya di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Ia menyoroti bahwa masih banyak pelaku usaha kecil yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan, sehingga diperlukan langkah-langkah kolaboratif yang lebih cepat dan konkret.
“Harus ada kerja sama yang lebih erat antara OJK dan perbankan untuk memastikan pembiayaan bisa dinikmati pelaku usaha kecil yang selama ini belum terjangkau,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh peran OJK sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, mendorong peran OJK dalam mendukung program strategis daerah seperti makan bergizi gratis dan stabilisasi harga gabah yang juga melibatkan pelaku usaha lokal.
Gus Yasin menekankan bahwa UMKM telah terbukti menjadi penyelamat perekonomian saat krisis, baik saat pandemi COVID-19 maupun krisis moneter 1997.
Karena itu, perhatian terhadap UMKM harus terus menjadi prioritas kebijakan pemerintah, termasuk dukungan dari sektor keuangan.
“Kita harus memberi ruang dan akses yang lebih luas kepada UMKM karena mereka adalah tulang punggung ekonomi kita,” katanya.
Ia pun mengajak OJK untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai skala usaha dan memperkuat pengawasan keuangan di daerah.
Menutup sambutannya, Gus Yasin mengucapkan selamat kepada Hidayat Prabowo dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri pejabat OJK pusat, DPR RI, BI, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi.