Yuk Kita Lunasi Hutang WHOOSH : Sebelum Ditagih Alam Baka
Oleh : SA Purwanto
MENCOBA memahami pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh relatif lebih ringan setelah direstrukturisasi menjadi 80 tahun, saya kaget dan merasa tenor tersebut terlalu lama dan Panjang pakai banget. Kaget karena usia manusia saja jarang yang mencapai 80 tahun, dan jika ada yang mencapai usia tersebut pasti sudah memiliki anak-cucu bahkan cicit.
Kaget saya ternayata belum selesai, sebab menurut Menteri yang awalnya bergaya koboi (kampungan) itu, dengan tenor hingga usia manusia rerata selesai menghadap Tuhannya, 80 tahun, pemerintah wajib membayar (sekitar) Rp1 triliun setiap tahun.
Maka utang kereta cepat Jakrata-Bandung atau WHOOSH itu, jika dihitung dari mulai masa presiden Prabowo tahun kedua atau presiden ke-8, baru akan lunas di era presiden RI ke 23, dengan asumsi cicilan lancar dan tidak pernah macet. Jika pun macet, tidak masalah, toh kita semua rakyat 280 juta ini Sebagian besar sudah almarhum (bebas). Juga entah negara ini menjadi Indonesia Emas (konon mulai tahun 2045 nanti) atau bahkan cemas dengan kekayaan alam yang telah terkuras oleh ketamakan, keserakahan dan kerakusan kita sendiri (bisa oleh salah urus rezim atau oligarki hitam) atau oleh pandemi (pemanasan global).
Penasaran akan hal tersebut, saya coba-coba meminta pertolongan AI (Artificial Intelligence) alias kecerdasan buatan untuk mengintip dampak utang WHOOSH yang dibangun di era presiden Jokowi itu terhadap rakyat dan APBN beberapa tahun ke depan. Apa dampak dari kewajiban bayar utang WHOOSH tersebut yang tenornya sangat panjang yakni 80 tahun ditambah dengan cicilan utang luar negeri lainnya?
Hasilnya cukup mencengangkan bagi rakyat seperti saya (pensiunan) : Beban utang dari proyek strategis infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh dan program pembiayaan daerah seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KDMP), jika dipadukan dengan kewajiban pembayaran pokok serta bunga utang luar negeri, memberikan tekanan yang sangat nyata pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perekonomian masyarakat secara umum.
Secara skematis, pembayaran cicilan proyek Kereta Cepat Whoosh yang direstrukturisasi mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun dalam jangka waktu sangat panjang (hingga 80 tahun) membawa konsekuensi keterikatan anggaran antar-generasi. Di sisi lain, komitmen pembayaran kredit program Kopdes Merah Putih yang menyedot dana hingga Rp40 triliun per tahun selama kurun waktu enam tahun (total Rp240 triliun hingga 2031) menjadi beban kewajiban jangka pendek dan menengah yang cukup masif. Ketika kedua komponen ini diakumulasikan bersama belanja pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri rutin, ruang gerak atau fiscal space pemerintah menjadi jauh lebih sempit.
Dampak langsung pada APBN adalah terciptanya rigiditas anggaran. Sebagian besar penerimaan negara yang dikumpulkan melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) teralokasi otomatis untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang (mandatory spending dan pembayaran beban kewajiban). Kondisi ini meningkatkan opportunity cost atau biaya peluang yang mengorbankan program prioritas lain. Anggaran publik yang seharunya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sektor kesehatan, subsidi pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, atau pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tertinggal, terpaksa harus disesuaikan demi mengamankan profil risiko utang negara.
Bagi masyarakat luas, tekanan fiskal ini berpotensi dirasakan melalui dua jalur utama: sisi penerimaan pajak dan sisi penyesuaian belanja sosial. Dari sisi penerimaan, untuk menutup defisit APBN agar tetap terjaga di bawah ambang batas legal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah terdorong untuk mengeksplorasi langkah ekstensifikasi perpajakan maupun penyesuaian tarif cukai dan retribusi. Hal ini secara bertahap dapat menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Dari sisi belanja, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah melakukan efisiensi atau rasionalisasi pada program subsidi energi maupun bantuan sosial non-prasejahtera, sehingga biaya hidup dan beban ekonomi harian publik cenderung meningkat.
Selain itu, skema pengembalian utang jangka panjang seperti Whoosh yang membentang hingga 80 tahun menuntut efisiensi operasional dan komersialisasi aset (seperti pengoptimalan kawasan Transit-Oriented Development) secara maksimal agar proyek tersebut tidak terus-menerus bergantung pada dana talangan publik. Sementara untuk program Kopdes Merah Putih, keberhasilan penyaluran dana sebesar Rp40 triliun per tahun hingga 2031 sangat bergantung pada pengawasan dan tata kelola yang ketat. Jika investasi di tingkat desa tidak mampu menghasilkan arus kas produktif atau mengalami hambatan pengembalian, maka APBN kembali menjadi penjamin utama yang menanggung risiko finansial tersebut.
Tata kelola utang luar negeri juga sangat dipengaruhi oleh dinamika makroekonomi global, seperti pergerakan nilai tukar Rupiah dan suku bunga internasional. Pelemahan mata uang domestik akan secara otomatis membengkakkan beban konversi cicilan utang valuta asing dalam postur APBN. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang berfokus pada efisiensi belanja, optimalisasi aset produktif, pengawasan ketat atas kredit program, serta pembatasan defisit fiskal secara konsisten menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional ke depan.
Berikut adalah analisis komprehensif terkait dampak ekonomi, beban APBN, dan implikasinya terhadap masyarakat.
- Beban Fiskal APBN: Pembagian Postur Anggaran
Pemerintah menempuh skema pengalihan kewajiban utang proyek Kereta Cepat ke Kementerian Keuangan lewat unit Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, program Kopdes Merah Putih menyedot porsi rutin APBN setiap tahunnya.
- Implikasi Terhadap APBN dan Postur Fiskal
Rigiditas APBN (Mandatory Spending Meningkat): Dengan adanya kewajiban Rp40 triliun per tahun untuk Kopdes serta cicilan Whoosh jangka panjang, porsi anggaran yang sifatnya mengikat meningkat tajam. Hal ini mempersempit fiscal space (ruang gerak fiskal) pemerintah untuk melakukan intervensi mendadak saat terjadi krisis ekonomi.
Risiko Opportunity Cost (Biaya Peluang): Anggaran Rp41 triliun per tahun yang dialokasikan untuk kedua utang ini menyerap potensi belanja modal lain. Alokasi ini setara dengan pembangunan ratusan rumah sakit daerah, peningkatan subsidi energi langsung, atau perbaikan sarana pendidikan dasar di daerah tertinggal.
Kerentanan Terhadap Nilai Tukar: Pembayaran cicilan utang luar negeri dan komponen infrastruktur (termasuk proyek berbasis mata uang asing/Yuan/USD) sangat sensitif terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah terkoreksi, nilai konversi cicilan efektif APBN otomatis membengkak.
SA Purwanto : Pensiunan yang suka mengintip masalah sosial-ekonomi-politik