Wali Kota Semarang Selaraskan Program 2026 dengan Arahan Presiden Prabowo
SEMARANG[BahteraJateng] — Wali Kota Semarang, Agustina, menyatakan komitmennya menyelaraskan program pembangunan Kota Semarang tahun 2026 dengan arahan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8).
Tiga poin utama yang diapresiasi, yakni penyelesaian program prioritas nasional, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta orientasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya suka sekali ketika beliau membacakan pasal 33 UUD 1945 tentang segala hal yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Prinsip ini akan kita detailkan dalam program pemerintah kota,” ujar Agustina, seusai mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang.
Program prioritas Kota Semarang pada 2026 akan fokus pada ketahanan pangan dan lingkungan hidup, selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Pemkot tengah memfinalisasi clustering sektor khusus, mencakup penguatan hulu-hilir ketahanan pangan, perdagangan, serta perluasan layanan Semar Kempling dan Lumpang Semar.
Di bidang lingkungan, Pemkot menyiapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Agustina juga menyoroti efektivitas dana Rp25 juta per RT per tahun yang telah dicairkan, yang menurutnya meningkatkan partisipasi warga dalam gotong royong, menjaga kebersihan, dan keamanan lingkungan.
“Banyak warga yang sebelumnya pasif kini ikut rembukan. Ini secara sosial sangat positif,” katanya.
Terkait infrastruktur, Pemkot menargetkan penanganan kemacetan di Jerakah dan Silayur, meski kebutuhan anggaran masih dibahas dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Di sektor transportasi, Pemkot tengah menghitung kemungkinan penambahan armada BRT, mengingat keterbatasan bus milik Pemkot yang sebagian sudah tua.
Menurut Agustina, opsi efisiensi adalah menggandeng pihak swasta untuk penyediaan armada, sementara Pemkot menanggung biaya operasional dan subsidi tiket.
“Kalau tanpa subsidi, harga tiket bisa Rp20.000. Saat ini hanya Rp4.000 untuk umum, bahkan ada yang gratis. Kenaikan harga tidak ideal di situasi ekonomi sekarang,” tegasnya.
Agustina berharap sinkronisasi program pusat, provinsi, dan kota dapat mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat daya saing SDM Kota Semarang di masa depan.