Tanggul Sungai Plumbon Kritis, Kadar Lusman Dorong Pemkot Desak BBWS Realisasikan Normalisasi

SEMARANG[BahteraJateng] – Kondisi tanggul Sungai Plumbon di wilayah Mangunharjo, Kota Semarang, dinilai sudah kritis dan membutuhkan penanganan serius. Usia tanggul yang sudah tua, ditambah banyaknya retakan serta rembesan di sejumlah titik, membuat kawasan tersebut rawan banjir, terutama saat debit air meningkat.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menyebut kondisi tersebut semakin diperparah oleh sedimentasi tinggi di alur sungai yang bermuara di Laut Mangkang. Akibatnya, daya tampung sungai berkurang dan risiko jebol semakin besar.

“Di sana kondisinya cukup mengkhawatirkan. Kerusakan tanggul terjadi berulang dan membuat warga terus was-was,” kata Pilus, sapaan akrabnya, Minggu (14/12).

Kondisi terparah terjadi pada Rabu (10/12) malam, ketika tanggul Sungai Plumbon jebol di tiga titik di RW 04 Mangunharjo. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi.

Politikus PDI-P tersebut menilai, penanganan yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar persoalan. Upaya yang dilakukan masih bersifat sementara dan tidak mampu mengatasi banjir secara menyeluruh.

“Kondisinya sudah tidak memadai. Penanganannya hanya tambal sulam, sehingga kerusakan terus berulang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kewenangan pengelolaan Sungai Plumbon berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali–Juana. Dengan status tersebut, Pemerintah Kota Semarang tidak bisa melakukan intervensi besar tanpa dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Padahal, kata dia, sebelumnya sudah ada rencana normalisasi Sungai Plumbon dan proses pembebasan lahan juga sempat dimulai. Namun, rencana tersebut tidak berlanjut karena program normalisasi tidak masuk dalam daftar prioritas nasional, seiring kebijakan efisiensi anggaran.

“Warga sebenarnya sudah lama menanti normalisasi sungai. Tapi karena tidak masuk prioritas nasional, akhirnya tertunda dan warga kembali dihantui ancaman banjir,” ungkapnya.

DPRD Kota Semarang pun mendorong Pemerintah Kota agar lebih aktif mendesak pemerintah provinsi maupun pusat untuk merealisasikan normalisasi Sungai Plumbon.

“Kalau tahun depan belum bisa, harapannya paling lambat tahun 2027 sudah bisa terealisasi dan menjadi program prioritas,” pungkasnya.