Masyarakat Butuh Komunikasi Publik Yang Berdampak

SEMARANG[BahteraJateng] – Humas Lembaga pemerintahan, seperti Sekretariat Dewan, kini dituntut untuk tidak hanya bijak menyampaikan informasi formal, tapi harus mampu membangun komunikasi yang cepat, akurat dan berdampak bagi masyarakat.

Arus digitalisasi yang bergerak cepat dinilai telah mengubah wajah komunikasi publik pemerintahan. Di tengah derasnya perkembangan media sosial, teknologi digital hingga kecerdasan buatan. Seperti dilansir dari laman dprd.jatengprov.go.id, pesan yang mengemuka dari ‘Forum Jateng Media Summit 2026’ di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5) itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Agung Hariyadi.

Dia mengingatkan bahwa ruang digital kini menjadi wajah utama institusi pemerintah di mata publik. Masyarakat saat ini menilai kualitas pelayanan pemerintah bukan hanya dari program kerja tapi juga dari keterbukaan informasi. Disamping itu, tidak kalah penting, respon yang ditampilkan melalui website maupun media sosial resmi pemerintah.

“Website pemerintah harus hidup, informatif, mudah diakses, dan memiliki konten yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Begitu pula media sosial, harus dikelola aktif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan tren komunikasi digital,” ujar Sekwan.

Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Doktor Ryant Nugroho, Pusat Penerangan Kemendagri Zainudin, dan Kepala Bagian Humas & Protokol Provinsi Jateng Dicky Adinurwanto.

Kehadiran para narasumber memperkuat pembahasan mengenai tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks. Agung menilai pola komunikasi pemerintah juga harus berubah.

Konten publik, kata dia, tidak cukup hanya berisi dokumentasi kegiatan seremonial. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan informasi yang relevan, humanis, dan mudah dipahami masyarakat.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengunggah dokumentasi kegiatan formal tanpa strategi komunikasi yang kuat. Konten pemerintah harus mampu menarik traffic, meningkatkan engagement, dan tersebar luas kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Agung juga menyinggung perkembangan artificial intelligence (AI) yang mulai memengaruhi dunia komunikasi publik. AI, katanya, bukan ancaman bagi kehumasan pemerintah, melainkan alat yang harus dipahami dan dimanfaatkan secara bijak. (sun)