Waka DPRD Jateng Ingatkan Alokasi 232 ribu Kursi SMA/SMK Harus Terbuka dan Bisa Dipertanggung jawabkan
SEMARANG[BahteraJateng] – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mengingatkan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
Menurut dia, proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting yang selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahun. Karena itu, seluruh mekanisme seleksi harus dilakukan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip integritas.
“SPMB harus dilaksanakan secara objektif, terbuka, dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujar Saleh di Kota Semarang.
Pemprov Jateng sendiri telah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi bagi calon peserta didik. Jumlah daya tampung itu terbagi ke dalam 6.442 rombongan belajar (rombel) di berbagai SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.
Namun demikian, kapasitas tersebut baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 567.500 siswa.
Mohammad Saleh menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat pelaksanaan SPMB harus benar-benar diawasi agar tidak memunculkan persoalan di tengah masyarakat.
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi dapat diakses masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.
Menurut Saleh, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi praktik yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan ataupun intervensi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh juga mengimbau masyarakat agar memahami mekanisme SPMB dengan baik dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu.
“Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, yang paling penting adalah memastikan proses penerimaan berjalan bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan pendidikan,” pungkasnya. (sun)