Kenapa Andika Perkasa dan Hendi Mau Duet di Pilgub Jateng 2024?

Oleh Agus Widyanto

SUNGGUH patut dipertanyakan, kenapa seorang mantan Panglima TNI sebagai orang pertama di Angkatan perang, dan seorang pejabat setingkat menteri yang memimpin LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mau berduet sebagai pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024? Bukankah jabatan gubernur setara dengan seorang Direktur Jenderal (Dirjen), Irjen, Sekjen di sebuah Kementerian? Setingkat dengan Sekretaris Utama dan Deputi di Lembaga atau Badan di Tingkat Nasional?

Pertanyaan itu menggelayut sesaat setelah diumumkannya pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, Senin (26/8/2024). Dari kantor pusat DPP PDI-P diumumkan, Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa SE., MA., dan Dr. H. Hendrar Prihadi SE., MM., keduanya kader PDI-P yang sepertinya diusung tanpa berkoalisi dengan partai lain untuk berkompetisi di Pilgub Jateng 2024. Paslon Andika-Hendi akan berhadapan dengan Komjen (Pol) Ahmad Lutfi (Mantan kapolda Jateng) yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen (mantan Wagub Jateng) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat.

Dalam sejarah pemilihan langsung, PDI-P bukan kali pertama mengusung sendiri kader dan calonnya tanpa berkoalisi. Di tahun 2008 partai berlambang kepala banteng moncong putih ini mengusung Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo yang dipasangkan dengan Dra Rustriningsih (kader PDI-P yang saat itu menjadi Bupati Kebumen). Kemudian di tahun 2013 pilihan mengusung Paslon sendiri tanpa koalisi dilakukan PDI-P dengan menawarkan Ganjar Pranowo SH (anggota DPR RI) dan Drs Heru Sudjatmoko (Bupati Purbalingga) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dua kali mencalonkan tanpa koalisi terbukti berhasil, rakyat Jawa Tengah memilih mereka sebagai orang pertama dan orang kedua di wilayahnya.

Keberanian mengusung sendiri tanpa koalisi rasanya tak perlu dipertanyakan alasan dan pertimbangannya. Ini adalah kali ketiga PDI-P melakukannya di Pilgub Jawa Tengah pasca-reformasi.

Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa seorang jenderal bintang empat bersedia dicalonkan sebagai gubernur di provinsi yang -harus jujur diakui tertinggal dengan Jawa Barat dan Jawa Timur dalam banyak hal; menjadi wilayah yang banyak terkena bencana, dan didera angka kemiskinan yang signifikan.

Dalam posisi pernah menjadi orang nomor satu di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memimpin ratusan jenderal dari matra darat, laut dan udara; dimana didalamnya ada tiga gubernur selaku pemimpin Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL) serta Akademi Angkatan Udara (AAU), tentu tidak mudah bagi Andika Perkasa menerima mandat itu. Jenderal yang bodinya sixpeck tersebut pasti sudah memiliki jawaban atas asumsi “Andika seperti turun pangkat karena kostum Gubernur hiasan pundaknya adalah tiga bintang”.

Pertanyaan yang sama juga tertuju kepada Hendi, “Apa tidak turun pangkat menjadi wakil gubernur yang setara Bintang dua, sementara jabatan Kepala LKPP bisa disetarakan dengan empat bintang atau minimal tiga bintang di pundak”. Bukankah semua orang selalu punya keinginan (karep) untuk terus naik dan bertambah “drajat” (kedudukan), “semat” (harta) dan kramat (kewibawaan)-nya?

Untuk urusan drajat atau kedudukan, Andika dan Hendi telah mencapai titik yang maksimal dalam jenjang karirnya. Andika pernah menjadi orang pertama di lingkungan TNI, Hendi pernah menjadi orang pertama di Kota Semarang dan berlanjut menjadi orang pertama dalam persoalan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional. Jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang pernah mereka sandang adalah menjadi Menteri Koordinator (Menko), menjadi Wakil Presiden, dan menjadi Presiden. Bisa juga menjadi Ketua DPR/MPR, jika mereka mau masuk dalam pemilu legislatif.

Dalam hal harta (semat), ukurannya relatiflah. Namun dari kacamata normatif, keduanya sudah cukuplah. Andika Perkasa saat hendak menjadi Panglima TNI tahun 2021, melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) mencapai Rp 179,9 miliar. Saat hendak dilantik sebagai LKPP tahun 2022, berdasarkan LHKPN harta kekayaan Hendi mencapai Rp 9,03 miliar, termasuk 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang yang total nilainya Rp 8,88 miliar.

Akan halnya menyangkut kramat atau kewibawaan keduanya, dari rekam jejak kepemimpinan dan Keputusan-keputusan yang diambil saat menjabat di posisinya, banyak Keputusan berani dan relevan yang diambil. Pengawalan terhadap seleksi calon anggota TNI yang dilakukan Andika saat menjadi KSAD maupun panglima TNI banyak mengundang simpati dan respons positif dari masyarakat. Juga keputusan mengalihkan status seorang Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) menjadi prajurit pria karena kondisi fisiknya, adalah langkah yang berani.

Hendi pun punya banyak reputasi yang membuat Namanya bukan saja harus di Kota Semarang yang dipimpinnya, namun juga dinikmati dan diapresiasi masyarakat di luar Kota Semarang. Upayanya membangun Kota Lama sebagai destinasi, patut diacungi jempol karena jumlah pengunjungnya bisa melampaui wisatawan di Candi Borobudur.

Lantas mengapa keduanya mau kembali berjuang, berkeringat, berpeluh, berkampanye, menggalang dukungan, dan mempertaruhkan apa yang sudah dimiliknya untuk mendapatkan tiket dukungan agar bisa melayani masyarakat Jawa Tengah di rentang waktu 2024-2029? Hanya mereka dan orang-orang dekatnya yang tahu.

Yang bisa kita baca adalah sikap hormat dan kerendahan hati seperti yang terlihat di siaran langsung pemberian rekomendasinya. Bentuk ekspresi yang selaras dengan budaya Jawa Tengah yang “wani ngalah”, “wegah rame” dan mengedepankan sifat “Ojo Dumeh” (tidak mentang-mentang).

Semoga pula keduanya melakukan semuanya dengan penuh kesadaran, karena menjadi pemimpin karena dorongan kesadaran untuk melakukan sesuatu lebih relevan dari orang yang menjadi pemimpin karena dorongan keinginan. Kontestasi politik yang pasti akan berisi janji-janji (hal yang sebenarnya sudah membuat jenuh wacana) kerap memunculkan komitmen atau janji sekedar untuk bisa menang. Janji yang dalam kosakata Jawa disebut “saguh” (kesediaan), “semaya” (berjanji), atau “prasetya” (Sumpah janji), sering dipotong dan diingkari.

Mudah-mudahan dalam Pilgub Jateng 2024 janji-janji yang disampai adalah komitmen “saguh bakal setya tuhu” (bersedia untuk menepati secara sungguh-sungguh). Sekali lagi, semoga, semoga dan semoga.

(Agus Widyanto, wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa)