Dewan Dorong Penetapan Baku Aturan LPJ BOP RT di Kelurahan dan Kecamatan
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Kota Semarang dorong penetapan standar baku aturan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Bantuan Operasional (BOP) RT. Hal itu menyoroti belum seragamnya aturan laporan LPJ penggunaan BOP RT di berbagai wilayah.
Perbedaan ketentuan administrasi antara kelurahan dan kecamatan dinilai berpotensi membingungkan pengurus RT dalam menjalankan program tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Cahyo Adhi Wibowo, mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari pengurus RT terkait mekanisme penyusunan LPJ BOP RT yang belum memiliki standar baku.
Menurutnya, ketentuan yang diterapkan di satu wilayah kerap berbeda dengan wilayah lainnya, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan penerima bantuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah kota.
“Antara wilayah satu dengan lainnya berbeda-beda. Ini harus segera dibakukan agar tidak membingungkan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Cahyo menilai, keseragaman aturan sangat penting untuk mendukung tertib administrasi sekaligus memudahkan pengurus RT dalam menyusun laporan penggunaan dana. Dengan adanya pedoman yang sama, pelaksanaan program BOP RT juga dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan.
Selain persoalan LPJ, DPRD juga mencermati masih minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait mekanisme pencairan BOP RT sebesar Rp25 juta per tahun. Namun, menurut Cahyo, kejelasan petunjuk teknis dan administrasi menjadi hal yang tidak kalah penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Untuk itu, DPRD berencana kembali mengagendakan rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan mengenai standar pelaporan serta percepatan penyusunan pedoman yang berlaku di seluruh wilayah Kota Semarang.
Ia berharap pemerintah kota segera menetapkan aturan LPJ yang seragam sehingga pengurus RT memiliki kepastian dalam menjalankan program.
“Dengan tata kelola yang jelas, program BOP RT diharapkan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.