Komisi E DPRD Jateng : Disnakertrans Perlu Mengembangkan Aplikasi Ketenagakerjaan
BANDUNG[BahteraJateng]- Komisi E DPRD Jateng studi komparasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat terkait berbagai inovasi unggulan yang dilaksanakannya.
Ketua Komisi E, Dr Messy Widiastuti yang memimpin rombongan, didampingi Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz bersama jajarannya. menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan unggulan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat di bidang ketenagakerjaan, Jumat (19/9) pekan lalu.
Menurut Messy Widiastuti, sangat penting optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan generasi muda, khususnya Gen Z yang banyak berasal dari lulusan SMP dan SMK.
“Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengarahkan mereka pada pelatihan dan pendidikan vokasi agar siap menghadapi tantangan dunia kerja modern,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Jabar Sudiati menjelaskan, Disnakertrans Jabar memiliki layanan digital ketenagakerjaan melalui aplikasi “Sapa Warga”.
Melalui aplikasi tersebut, jelasnya, masyarakat dapat mengetahui tidak hanya lowongan kerja, tetapi juga lengkap dengan talenta kerja yang memungkinkan perusahaan dan pencari kerja bisa saling menemukan sesuai kriteria.
“Masyarakat bisa langsung mengakses informasi lowongan kerja dan perusahaan pun lebih mudah mendapatkan SDM yang dibutuhkan,” ujarnya.
Beberapa layanan strategis,katanya lebih lanjut, juga dapat diakses masyarakat seperti bursa kerja atau job fair, gerai layanan informasi ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, hingga pelatihan berbasis kompetensi dan mobile training unit.
Selain layanan ketenagakerjaan, turut diluncurkan program padat karya infrastruktur seperti pengerasan jalan. Menurut Sudiati, layanan ini dirancang untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat.
“Program padat karya tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberi dampak nyata pada pembangunan desa,” ungkapnya.
Anggota Komisi E Ahmad Aziz juga mempertanyakan tingginya angka pengangguran yang didominasi lulusan dari sekolah kejuruan dan pentingnya penguatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan industri.
“Kami berusaha menyiapkan lulusan SMK dengan pelatihan tambahan agar memiliki kualifikasi vokasi sesuai kebutuhan industri,” jelas Aziz.
Sementara Sekretaris Komisi E Zainudin, menyoroti soal skala prioritas anggaran di sektor ketenagakerjaan. Ia menekankan agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil, terutama di daerah-daerah industri padat modal seperti Karawang, Cimahi, dan Bekasi.
“Dengan pembangunan SMK di kawasan industri, kami berharap lulusan muda bisa langsung terhubung dengan pasar kerja dan mengurangi kesenjangan kesempatan kerja di masyarakat,” ujarnya.
Anggota lainnya, Kartina Sukawati dan Nurul Farida menyoroti kesamaan fenomena pengangguran di Jateng dan Jabar, khususnya di tingkat lulusan SMK dan efektivitas layanan digital serta regulasi daerah yang melindungi pekerja migran.
Menurut Messy, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan vokasi, memperluas akses pelatihan, serta mempercepat digitalisasi layanan publik di bidang ketenagakerjaan. Ia berharap kolaborasi lintas daerah dapat terjalin sehingga masalah pengangguran di Jawa dapat ditekan secara bersama-sama. (sun)