Menggugat Paradigma Kesuksesan Mudik Lebaran
Oleh: Djoko Setijowarno
Wajah mudik Lebaran di Indonesia berubah drastis dalam satu dekade terakhir. Pembangunan jaringan jalan tol yang masif, terutama setelah tersambungnya Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, membuat perjalanan pemudik jauh lebih lancar dibanding masa lalu. Kemacetan ekstrem yang membuat pemudik harus bermalam di jalan kini relatif jarang terjadi.
Berdasarkan Survei Angkutan Lebaran 2026 yang dilakukan Kementerian Perhubungan bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, diperkirakan 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Namun data tersebut menunjukkan satu hal penting: mayoritas pemudik masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Sebanyak 69,72 persen pemudik atau sekitar 100,32 juta orang memilih kendaraan pribadi. Mobil pribadi mendominasi sebesar 52,98 persen, disusul sepeda motor 16,74 persen. Sementara moda transportasi umum seperti bus, kereta api, kapal, dan pesawat hanya digunakan oleh sebagian kecil pemudik.
Selama ini keberhasilan mudik sering diukur dari kelancaran lalu lintas, keamanan, serta penurunan angka kecelakaan. Dengan dukungan jalan tol dan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way, indikator tersebut memang menunjukkan kemajuan. Namun, ukuran tersebut perlu ditinjau ulang.
Kelancaran di jalan tol sebenarnya hanyalah standar minimum. Jika sebagian besar masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak jauh, maka sistem transportasi nasional belum sepenuhnya efisien. Ketergantungan pada kendaraan pribadi justru menjadi tanda bahwa layanan transportasi umum belum cukup kompetitif.
Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya konektivitas transportasi di daerah tujuan. Tanpa dukungan angkutan umum di tingkat lokal atau last mile, pemudik merasa lebih praktis membawa kendaraan sendiri agar tetap bisa bergerak di kampung halaman.
Padahal, hingga kini baru sekitar 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk operasional transportasi publik dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia. Artinya, kurang dari 10 persen daerah yang benar-benar serius membangun sistem angkutan umum.
Karena itu, keberhasilan mudik Lebaran seharusnya tidak lagi diukur dari lancarnya jalan tol semata. Tolok ukurnya harus bergeser pada seberapa banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum dan seberapa kecil penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh.
Selama konektivitas transportasi daerah belum dibenahi, ketergantungan pada kendaraan pribadi akan tetap tinggi. Tanpa perubahan paradigma tersebut, kelancaran mudik yang kita rasakan hari ini bisa jadi hanya sekadar “kepuasan semu”.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)