Mudik Lebaran di Ambang Krisis Energi dan Keselamatan Transportasi

Oleh: Djoko Setijowarno

Menjelang Mudik Lebaran 2026, Indonesia dihadapkan pada dua persoalan besar sekaligus: potensi krisis energi dan ancaman keselamatan transportasi. Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global menjadi alarm serius bagi ketahanan energi nasional. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan pribadi.

Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menagih kembali komitmen pengembangan transportasi publik. Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia harus berani seperti negara lain dengan memberikan subsidi transportasi publik, bahkan hingga 100 persen. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa angkutan umum perkotaan akan mendapatkan dukungan subsidi pemerintah.

Namun hingga kini, ketergantungan pada kendaraan pribadi masih sangat dominan.

Ketegangan geopolitik antara Israel–Amerika Serikat dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga minyak global. Jika kondisi ini berlanjut, dampaknya akan langsung terasa pada biaya transportasi masyarakat, khususnya menjelang musim mudik Lebaran.

Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama angkutan Lebaran 2026 mencapai sekitar 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pergerakan terbesar berasal dari Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara tujuan utama pemudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai moda transportasi, mulai dari puluhan ribu bus, ratusan kapal laut, kapal penyeberangan, pesawat, hingga ribuan rangkaian kereta api. Namun persoalan mendasar tetap sama: konsumsi energi yang sangat besar akibat dominasi kendaraan pribadi.

Indonesia saat ini masih bergantung pada impor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel per hari. Artinya, setiap lonjakan mobilitas masyarakat, termasuk saat mudik, akan meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan BBM nasional.

Data Kementerian ESDM menunjukkan sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi sekitar 52 persen dari total konsumsi nasional. Ironisnya, sebagian besar BBM tersebut justru digunakan oleh kendaraan pribadi. Sepeda motor dan mobil pribadi menyerap hampir seluruh konsumsi BBM transportasi, sementara angkutan umum hanya mengambil porsi yang sangat kecil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem transportasi Indonesia masih sangat tidak efisien dalam penggunaan energi. Ketika harga minyak dunia naik, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak memiliki alternatif transportasi yang memadai.

Selain persoalan energi, aspek keselamatan transportasi juga menjadi perhatian serius. Hasil rampcheck yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menunjukkan lebih dari setengah bus pariwisata yang diperiksa melakukan pelanggaran, baik dari sisi teknis kendaraan maupun administrasi.

Situasi ini berpotensi semakin memburuk apabila anggaran pengawasan keselamatan transportasi dipangkas. Pengurangan anggaran dapat menurunkan intensitas pemeriksaan kendaraan, mengurangi frekuensi rampcheck, hingga melemahkan pengawasan terhadap legalitas armada transportasi.

Padahal, keselamatan transportasi sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan sistematis. Tanpa pengawasan yang kuat, kendaraan tidak laik jalan dapat dengan mudah beroperasi dan membahayakan keselamatan penumpang.

Mengabaikan pengembangan transportasi publik sekaligus melemahkan pengawasan keselamatan adalah langkah mundur bagi sistem transportasi nasional. Jika pemerintah serius ingin memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan, transportasi publik harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan.

Mudik Lebaran seharusnya menjadi momentum kebahagiaan bagi masyarakat yang ingin berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai tradisi tahunan ini justru dibayangi oleh ketidakpastian energi dan risiko keselamatan akibat lemahnya kebijakan transportasi.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)