Pentingnya Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada 2024
SEMARANG[BahteraJateng] – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menegaskan kembali pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pilkada 2024. Muhammad Sabbardi, Koordinator Wilayah JPPR, menyampaikan bahwa menjaga netralitas aparat negara merupakan elemen kunci untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan tidak memihak.
“Pilkada adalah kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dan bebas. Netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat penting agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Oleh karena itu, JPPR mendesak agar semua aparat negara benar-benar menjaga netralitas selama Pilkada 2024,” ungkap Sabbardi.
Regulasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, Sabbardi menyoroti perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas.
Menurut data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sepanjang 2023 tercatat 457 laporan pelanggaran netralitas ASN yang masih dalam proses pemeriksaan. Meski KASN telah merekomendasikan sanksi disiplin, implementasi di lapangan sering kali lambat atau tidak efektif.
Menghadapi Pilkada 2024, JPPR mendesak agar semua aparat negara menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan. Sabbardi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada dan melaporkan jika ada pelanggaran netralitas.
“Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran sangat penting untuk menjaga integritas Pilkada,” tegasnya.
Dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, JPPR terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri demi menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia.(sun)