PWNU Jateng Serukan Presiden Cegah Intervensi Pemerintah dalam Muktamar NU
SEMARANG[BahteraJateng] — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Tengah menyerukan Presiden agar mencegah aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam pelaksanaan Muktamar NU.
Seruan tersebut menjadi salah satu poin deklarasi sikap PWNU dan PCNU Jawa Tengah untuk mendorong Muktamar NU berlangsung jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab.
Deklarasi dibacakan KH Ubaidullah Shodaqoh dalam Forum Pembukaan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Pabelan, Kabupaten Semarang pada Sabtu (22/8).
Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Mohammad Muzamil, mengatakan seruan tersebut merupakan upaya menjaga Muktamar NU agar berjalan sesuai petunjuk para masyayikh serta nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
“Kita mengimbau seluruh muktamirin, khususnya dari Jawa Tengah, untuk berpegang teguh pada irsyadat atau petunjuk-petunjuk para masyayikh,” ujar Muzamil.
Dalam poin keenam deklarasi, PWNU Jateng meminta Presiden selaku kepala pemerintahan mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, serta pengondisian dalam Muktamar, baik atas nama Istana, Presiden maupun pemerintah.
Muzamil menegaskan hubungan pemerintah dan ulama harus dibangun dengan sikap saling menghormati serta menjaga peran masing-masing.
Selain menyoroti potensi intervensi, PWNU Jateng juga meminta mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dilakukan dalam forum resmi Muktamar setelah pembukaan dan pembahasan tata tertib.
Menurut dia, pengusulan atau penyetoran nama calon AHWA sebelum Muktamar dibuka perlu dikaji kembali.
“Muktamar belum dibuka, kok sudah dilakukan pemungutan suara. Ini sesuatu yang tidak lazim,” ujarnya.
Menurut Muzamil, Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU sehingga seluruh proses di dalamnya harus menghormati mekanisme organisasi.
PWNU Jateng juga menolak politik uang, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan proses organisasi, serta tindakan lain yang dinilai dapat mencederai marwah dan kehormatan ulama.
Muzamil menambahkan, PWNU Jawa Tengah telah melakukan konsolidasi dan musyawarah internal sebagai persiapan menghadapi Muktamar. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan usulan yang dibawa dalam forum Muktamar.