Jangan Mudah Tertipu dan Ditipu!! Ayo Berjuang Bersama

Oleh Usman Amirodin

Siapa dan bagaimana Jokowi. Seorang pengusaha mebel di kota Solo yang dalam waktu singkat melejit ‘karier’ politiknya menjadi presiden, orang nomor satu di Indonesia, padahal Jokowi itu miskin pengalaman politik dan juga bukan kader politik. Pisahnya Jokowi sekeluarga dari PDI Perjuangan membuka kotak pandora. Sebenarnya jalan lempang karier Jokowi itu bukan karena PDI Perjuangan semata, tetapi ada rekayasa sosial politik oleh para bandar, pialang modal dan agen politik.

Mari kita buka faktanya. Pada tahun 2012 Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, namun ibu Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan yang memiliki hak prerogatif lebih memilih Fauzie Bowo. Namun akhirnya Megawati menerima Jokowi setelah Prabowo Subianto melobi Ketum PDI Perjuangan Megawati.

Hal ini menjadikan Jokowi berhutang budi kepada Prabowo Subianto, bukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Apalagi saat itu Jokowi menjadi pemenang diusung oleh partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Jokowi dan Oligarki

Bagi para pialang pemodal akan lebih mudah mengendalikan seorang Jokowi dan keluarganya sebagai kuda tunggangan dari pada partai politik. Maka ketika Pilpres 2014 mereka berusaha bagaimana caranya mendesain Jokowi supaya bisa ikut kontestasi pilpres 2014, meskipun harus membohongi rakyat karena janji kampanye Jokowi akan memimpin Jakarta selama lima tahun sampai 2017.

Namun baru dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta Jokowi terpaksa menelan ludahnya sendiri, karena ada tangan-tangan misteri _(invisible hand)_ yang menghendaki dia jadi Presiden RI. Dengan kecanggihan meloby Ketum PDI Perjuangan Megawati terpaksa menerima Jokowi sebagai Capres 2014-2019 padahal saat ingin mencalonkan gubernur saja ibu Megawati menolak.

Fenomena Pencapresan Jokowi

Berawal dari kota Solo tempat Jokowi meniti karir politik. Saat itu ada CFD (Car Free Day). Sekitar 25 ibu-ibu turun ke jalan mengusulkan _”Jokowi for President”_ padahal CFD bukan area politik. Siapa gerangan yang menggerakkan emak-emak, padahal saat itu belum ada satu partaipun yang mempunyai agenda berkaitan dengan pilpres.

Ternyata sejak pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah menjadi permainan oligarki kapital yang terdiri dari para konglomerat nasional dan kekuatan negara lain. Apalagi di periode kedua, Jokowi jelas memberi karpet merah kepada negara China komunis. Sehingga tidak aneh kebijakannya lebih menguntungkan majikannya dan rela mengorbankan rakyatnya.

Fakta ini harus menjadi pelajaran bagi rakyat khususnya Presiden Prabowo Subianto, bahwa campur tangan asing sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup NKRI. Saudaraku, marilah berjuang bersama seluruh komponen bangsa dan pemerintah melepaskan diri dari intervensi, invasi dan aneksasi negara asing.
Putus mata rantai rezim Jokowi!!!

UUD.45 BAB.XII Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Solo, 15 desember 2024

(Usman Amirodin adalah Eksponen 66 Solo)